PENGGUNAAN PURCHASE METHOD DAN POOLING OF INTEREST METHOD DALAM PENGGABUNGAN USAHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN

Oleh :

Joko Galungan, Christwan, Andrie K.Y., Dewi Utari,

Yulia Silvianti, Arief Prasetyo, Rainando G.T.

Tahun 2005

Abstraksi

Penggabungan usaha merupakan penyatuan dua atau lebih entitas usaha yang terpisah menjadi satu entitas usaha. Beberapa alasan yang mendasari pelaksanaan penggabungan usaha, antara lain mengoptimalkan sinergi, memperluas pasar, penetrasi dan proteksi pasar, akuisisi terhadap produk pesaing, memperkuat bisnis inti, merebut saluran distribusi, meningkatkan daya saing, dan efisiensi perpajakan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut dengan PSAK) No. 22 mengenal adanya 2 (dua) metode yang bisa digunakan dalam penggabungan usaha yaitu Purchase method dan Pooling of Interest method.  Purchase Method memiliki asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi dimana suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung.  Dalam metode ini, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai pasarnya. Apabila terjadi selisih antara nilai wajar (market value) dan nilai buku (book value) aktiva, maka selisih tersebut adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Di sisi lain, Pooling of Interest Method mengasumsikan kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Penggabungan usaha menggunakan metode ini tidak akan menimbulkan objek pajak penghasilan, karena harta perusahaan dinilai berdasarkan nilai buku (book value). Perusahaan yang memilih melakukan penggabungan dengan menggunakan metode ini diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : penggabungan usaha, business combination, merger, akuisisi, puchase  method, pooling of interest method, pajak penghasilan, manajemen pajak, tax saving.

I.   PENDAHULUAN

Memasuki era pasar bebas, persaingan usaha diantara perusahaan yang ada semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan dapat lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya.

Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha yang disebut juga sebagai usaha secara internal (internal growth) maupun pertumbuhan  eksternal (external growth). Dengan pertumbuhan internal, perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders’ value) melalui ekspansi yang dilakukan di dalam perusahaan sendiri. Untuk pertumbuhan eksternal, perusahaan dapat melakukan merger dan akuisisi. Sutojo (1992) membagi tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi dalam dua kategori yaitu tujuan ekonomis dan non-ekonomis. Maksud tujuan ekonomis adalah perusahaan target yang menjadi sasaran penggabungan memiliki keunggulan kompetitif, dan apabila dimanfaatkan mampu menghasilkan sinergi. Sedangkan, tujuan non-ekonomis misalnya karena perusahaan sudah lemah secara modal dan keterampilan manajemen; keinginan menjadi kelompok yang terbesar didunia, meskipun ada kemungkinan penggabungan usaha yang dilakukan tersebut tidak menguntungkan karena diambil alih oleh pihak bank.

Ada tiga macam bentuk penggabungan usaha yaitu : konsolidasi, merger dan akuisisi. Dengan bergabung, dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mungkin untuk saling menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga lebih besar dibandingkan jika mereka melakukan usaha sendiri-sendiri. Inilah yang dimaksud dengan sinergi.

I.    PENGERTIAN PENGGABUNGAN USAHA

A.  Menurut Praktisi Hukum

Istilah penggabungan usaha dalam kaca mata hukum bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998, yaitu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.  Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk suatu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoroan tersebut.

B.  Menurut Praktisi Akuntansi

Paragraph 8 PSAK No.22 mendefinisikan penggabungan usaha sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Istilah Peleburan Usaha tidak dikenal dalam PSAK No. 22 sehingga dapat disimpulkan bahwa peleburan usaha digolongkan ke dalam penggabungan usaha. Sementara istilah Pengambil alihan dikenal dengan istilah akuisisi yang didefinisikan sebagai suatu penggabungan usha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.

IFRS No.3 menjelaskan bahwa penggabungan usaha adalah pengabungan entitas-entitas dan bisnis-bisnis terpisah ke dalam suatu entitas pelapor dan hampir semua penggabungan usaha bertujuan agar suatu entitas (pengakuisisi) dapat mengendalikan entitas lain (perusahaan yang diakuisisi).

C.  Menurut Praktisi Perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Pasal 1 tanggal 9 September 1998 menggunakan istilah penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. Istilah Peleburan Usaha didefinisikan sebagai penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. Sedangkan pemekaran usaha adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktisi hukum lebih menekankan kepada pengertian merger dan akuisisi entitas legal; standar akuntansi keuangan menetapkan definisi merger dan akuisisi secara luas dalam pengertian perusahaan sebagai entitas ekonomi; dan praktisi perpajakan lebih menekankan merger dan akuisisi sebagai dua entitas yang berbeda saat sebelum dan sesudah penggabungan

III.  KETENTUAN AKUNTANSI KOMERSIAL

A.  Sejarah Standar Akuntansi Tentang Penggabungan Usaha di Indonesia

Akuntansi penggabungan usaha telah menyedot perhatian kalangan praktisi dan akademisi akuntan secara luas. Sejarah perkembangan akuntansi penggabungan usaha di Indonesia dipengaruhi oleh akuntansi penggabungan usaha yang berlaku di Amerika Serikat. Sejak tahun 1970 sampai dengan awal decade 2000-an di Amerika telah diberlakukan Accounting Principles Board (APB) Opinion No. 16 tentang Accounting Standard untuk “Business Combination”.

Dalam perkembangannya APB Opinion No.16 diadopsi oleh International Standard Accounting Board (IASB) yang mengeluarkan International Accounting Standard (IAS) No. 22 tentang “Business Combination”. Selanjutnya IAS No. 22 digantikan oleh International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 3 tentang “Business Combination” yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2004.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK. No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha merupakan adopsi penuh IAS No. 22 tentang “Business Combination”. PSAK No. 22 tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 sampai sekarang.

B.  Metode Pencatatan Penggabungan Usaha

Dalam praktik bisnis, penggabungan usaha dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, penerbitan saham baru dan pembelian aktiva perusahaan yang diakuisisi. Dari 2 (dua) cara ini lahirlah metode pencatatan yang dikenal, yaitu pooling of interest method dan purchase method.

Penjelasan kedua metode ini sebagai berikut :

  1. Purchase Method   

Metode ini menggunakan nilai pasar dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku merupakan keuntungan yang menjadi objek pajak penghasilan

      2. Pooling of Interest Method

Metode yang menggunakan nilai buku dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Dengan kata lain aktiva dan kewajiban perusahaan yang melakukan penggabungan usaha ditambahkan dalam perusahaan yang menjadi survival company. Oleh karena tidak ada selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku, maka tidak terdapat objek pajak penghasilan.

Kedua metode ini merupakan pilihan yang dapat digunakan , namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PSAK No. 22 .

IAS No. 22 dan PSAK NO. 22 memberikan ijin atas penggunaan Pooling of Interest Method dan Purchase Method. Sedangkan IFRS No.3 tidak lagi mengijinkan penggunaan Pooling of Interest Method dan menyebutkan bahwa semua penggabungan usaha harus dicatat dengan menggunakan Purchase Method. Larangan ini ditetapkan karena walaupun terdapat kriteria yang ditetapkan oleh IAS No. 22 dalam menggunakan Pooling of Interest Method dan Purchase Method, manajemen seringkali mencari celah agar dapat menggunakan salah satu dari dua metode pencatatan tersebut yang menguntungkan bagi mereka.

Indonesia belum mengadopsi IFRS No.3 ini sehingga dalam prakteknya di Indonesia manajemen seringkali melakukan pemilihan metode pencatatan berdasarkan metode yang menguntungkan bagi kepentingan dan tujuan mereka

IV.  KETENTUAN PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan yang mengatur khusus masalah penggabungan usaha sangat terbatas. Hanya satu pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya disebut Undang-undang PPh yang menyentuh secara langsung, yaitu pasal 10 ayat (3) tentang nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan.

Pasal 10 ayat (3) Undang-undang PPh, menyatakan bahwa :

“Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dilakukan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.”

Pernyataan dalam UU PPh tersebut menunjukkan kesamaan dengan Purchase Method dalam ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia yang menggunakan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dialihkan.

Namun, untuk menyesuaikan dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, diberikan juga alternatif pemakaian nilai buku sebagai nilai perolehan aktiva yang dialihkan. Ketetapan dan syaratnya diatur oleh Menteri Keuangan dalam KMK-422/KMK.04/1998 Jo KMK-469/KMK.04/1998 Jo. KMK-211/KMK.03/2003 Jo. PMK-75/PMK.03/2005 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

  • Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha
  • Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, WP wajib mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait
  • WP yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengalihkan kerugian/sisa kerugian badan usaha lama, kecuali :

Wajib Pajak tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu; dan masih aktif menjalankan usahanya; danWajib Pajak yang menerima penggabungan usaha atau Wajib Pajak hasil peleburan usaha harus aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha.

  • Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dengan nilai buku mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan
  • Penyusutan atas harta yang diterima berdasarkan nilai buku dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan
  • Apabila penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang menggunakan nilai buku dilakukan dalam tahun berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima penghasilan tidak boleh pihak kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
  • Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Penggunaan nilai buku sebagai nilai perolehan aktiva yang dialihkan ini menunjukkan kesamaan perlakuan dengan Pooling of Interest Method dalam akuntansi komersial di Indonesia.

V.  MANFAAT & KELEMAHAN PENGGABUNGAN USAHA

Secara umum, ada beberapa manfaat yang mungkin diperoleh oleh pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha, antara lain :

  1. Mengoptimalkan sinergi,
  2. Memperluas pasar,
  3. Proteksi pasar,
  4. Akuisisi terhadap produk pesaing,
  5. Memperkuat bisnis inti,
  6. Merebut saluran distribusi,
  7. Penetrasi pasar,
  8. Meningkatkan daya saing,
  9. Melakukan efisiensi perpajakan

Secara spesifik, menurut Suta (1992:13) keunggulan dan manfaat penggabungan usaha, antara lain :

1.    Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas.

2.    Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

3.    Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

4.    Memperoleh pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.

5.    Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.

6.    Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru.

7.    Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

8.    Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang cepat.

Di samping itu, Rusli (1992) mengemukakan lima alasan utama suatu perusahaan melakukan penggabungan usaha melalui merger, yaitu :

  1. Keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha.
  2. Untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk.
  3. Untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lowest cost procedure.
  4. Untuk memperoleh sumber bahan baku yang murah (dari hulu ke hilir).
  5. Untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah kapasitas hutang yang semakin besar serta kemampuan baik dalam hal teknologi maupun manajerial.

Selain manfaat penggabungan usaha yang dikemukakan sebelumnya, Payamta (1997:5) juga menyebutkan beberapa manfaat lainnya sebagai berikut :

1.    Komplementaris

Penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya perluasan produk, transfer teknologi,  sumber daya manusia yang tangguh dan sebagainya.

2.    Pooling Kekuatan

Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya, misalnya fungsi research and development akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang telah memiliki fungsi tersebut.

3.    Mengurangi Persaingan

Penggabungan usaha diantara perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemusatan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing.

4.  Menyelamatkan Perusahaan dari kebangkrutan

Bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditur, keputusan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Di samping memperoleh berbagai manfaat, Suta (1992:12) mengemukakan bahwa penggabungan usaha juga memiliki kelemahan sebagai berikut :

1.    Proses integrasi yang tidak mudah.

2.    Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.

3.    Biaya konsultan yang mahal.

4.    Meningkatnya kompleksitas birokrasi.

5.    Biaya koordinasi yang mahal.

6.    Seringkali menurunkan moral organisasi.

7.    Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

8.    Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Dalam penulisan ini kelompok kami hanya akan membahas mengenai pengaruh pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha terhadap jumlah penghematan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Untuk memperjelas pembahasan, kami menggunakan ilustrasi kasus Sinar Surya Group.

  1. I.               HUBUNGAN ANTARA PEMILIHAN METODE PENCATATAN PENGGABUNGAN USAHA DENGAN TAX SAVING DALAM PAJAK PENGHASILAN

Masalah efisiensi perpajakan tercakup dalam kerangka manajemen perpajakan, yaitu bahwa yang dimaksud manajemen perpajakan yang baik apabila perusahaan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Menurut Hutagaol, pengertian efektif dalam ini adalah bahwa hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan efisien mengandung pemahaman bahwa pemborosan yang timbul dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan akibat dari ketidaktahuan, dan kurang peduli atau lengah (misalnya pengenaan denda, bunga, dan kenaikan) dapat dihindari oleh para WP. Dengan demikian pembayaran pajak tidak dapat dihemat (tax saving), tetapi yang ada bahwa pembayaran pajak dapat diefisienkan.

Zain (2005:51) menambahakan bahwa yang dimaksud dengan penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Cara yang mungkin dilakukan oleh para WP yaitu dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau pajak penjualannya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja yang dapat dilakukan oleh WP sehingga penghasilannya menjadi kecil, sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Namun, pemahaman manajemen perpajakan tersebut pada umumnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh para WP. Pada prakteknya, manajemen perpajakan oleh para WP dipahami sebagai upaya efisiensi perpajakan yang tujuan akhirnya adalah mengecilkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, atau adanya penghematan pajak (tax saving).

Sehubungan dengan itu, penulis akan berusaha membahas adanya hubungan antara pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha dengan tax saving dalam pajak penghasilan, yaitu dengan memfokuskan kepada penggabungan usaha antara perusahaan yang mengalami laba dengan perusahaan yang mengalami rugi melalui ilustrasi kasus Sinar Surya Group di bawah ini.

Fokus pembahasan tersebut didasari oleh kondisi bahwa jika ada 2 (dua) perusahaan laba melakukan penggabungan usaha, maka laba dari masing-masing pihak digabungkan sehingga akan terkena tarif pajak yang lebih besar . Efisiensi perpajakan tidak terjadi, bahkan jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Dengan demikian tidak mungkin penggabungan usaha seperti ini memiliki tujuan efisiensi perpajakan. Sebaliknya jika suatu perusahaan laba melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan rugi dan seluruh syarat penggabungan dengan nilai buku dapat dipenuhi, maka perusahaan laba tersebut akan memperoleh tax saving dari adanya kompensasi kerugian perusahaan yang mengalihkan aktiva dan kewajibannya tersebut.

VI.  HUBUNGAN ANTARA PEMILIHAN METODE PENCATATAN PENGGABUNGAN USAHA DENGAN TAX SAVING DALAM PAJAK PENGHASILAN

Masalah efisiensi perpajakan tercakup dalam kerangka manajemen perpajakan, yaitu bahwa yang dimaksud manajemen perpajakan yang baik apabila perusahaan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Menurut Hutagaol, pengertian efektif dalam ini adalah bahwa hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan efisien mengandung pemahaman bahwa pemborosan yang timbul dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan akibat dari ketidaktahuan, dan kurang peduli atau lengah (misalnya pengenaan denda, bunga, dan kenaikan) dapat dihindari oleh para WP. Dengan demikian pembayaran pajak tidak dapat dihemat (tax saving), tetapi yang ada bahwa pembayaran pajak dapat diefisienkan.

Zain (2005:51) menambahakan bahwa yang dimaksud dengan penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Cara yang mungkin dilakukan oleh para WP yaitu dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau pajak penjualannya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja yang dapat dilakukan oleh WP sehingga penghasilannya menjadi kecil, sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Namun, pemahaman manajemen perpajakan tersebut pada umumnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh para WP. Pada prakteknya, manajemen perpajakan oleh para WP dipahami sebagai upaya efisiensi perpajakan yang tujuan akhirnya adalah mengecilkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, atau adanya penghematan pajak (tax saving).

Sehubungan dengan itu, penulis akan berusaha membahas adanya hubungan antara pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha dengan tax saving dalam pajak penghasilan, yaitu dengan memfokuskan kepada penggabungan usaha antara perusahaan yang mengalami laba dengan perusahaan yang mengalami rugi melalui ilustrasi kasus Sinar Surya Group di bawah ini.

Fokus pembahasan tersebut didasari oleh kondisi bahwa jika ada 2 (dua) perusahaan laba melakukan penggabungan usaha, maka laba dari masing-masing pihak digabungkan sehingga akan terkena tarif pajak yang lebih besar . Efisiensi perpajakan tidak terjadi, bahkan jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Dengan demikian tidak mungkin penggabungan usaha seperti ini memiliki tujuan efisiensi perpajakan. Sebaliknya jika suatu perusahaan laba melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan rugi dan seluruh syarat penggabungan dengan nilai buku dapat dipenuhi, maka perusahaan laba tersebut akan memperoleh tax saving dari adanya kompensasi kerugian perusahaan yang mengalihkan aktiva dan kewajibannya tersebut.

Ilustrasi kasus :

  Sinar Surya Group

afiliasi

PT. ABC                                                                            PT. XYZ

Laba (rugi) ditahan tahun 2005 :

Rp (24.500.000.000)                                                                 Rp 45.000.000.000

Sinar Surya Group memiliki 2 anak perusahaan dengan kondisi yang berbeda.

  • PT. ABC adalah perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian sebesar Rp 24.500.000.000,- .
  • PT. XYZ adalah perusahaan yang sedang dan akan tumbuh omset maupun laba bersihnya.

Secara ketentuan perpajakan PT. ABC dan PT. XYZ adalah dua buah entitas yang berbeda. Namun, secara komersial PT. ABC dan PT. XYZ adalah dua buah entitas yang sama yang tergabung dalam Sinar Surya Group, sehingga performa Sinar Surya Group adalah gabungan dari performa PT. ABC dan PT.XYZ.

Gambaran Cash Flow Sinar Surya Group pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

PT. ABC              PT. XYZ              Sinar Surya Group

Laba bersih                                     0               30.000.000.000           30.000.000.000

PPh                                                 0                 9.000.000.000             9.000.000.000

Laba setelah pajak                          0               21.000.000.000           21.000.000.000

Manajemen Sinar Surya Group berkeinginan untuk melakukan penggabungan usaha antara PT ABC dan PT XYZ dengan menggunakan metode pencatatan pooling of interest yang tujuan untuk melakukan efisiensi perpajakan sehingga cash flow perusahaan di tahun 2006 bisa ditingkatkan. Apabila dilakukan penggabungan usaha antara PT. ABC dan PT. XYZ, maka gambaran cash flow Sinar Surya Group adalah sebagai berikut :

PT. ABC              PT. XYZ                Sinar Surya Group

Laba bersih                                   0                 30.000.000.000            30.000.000.000

Kompensasi kerugian                                      (24.500.000.000)          (24.500.000.000)

Penghasilan kena Pajak                0                    5.500.000.000               5.500.000.000

PPh                                               0                    1.650.000.000               1.650.000.000

Laba setelah pajak                        0                 28.350.000.000             28.350.000.000

Di sini terlihat bahwa terdapat peningkatan cash flow sebesar Rp 7.350.000.000,- (Rp 28.350.000.000 – Rp 21.000.000.000) yang diperoleh dari adanya efisiensi perpajakan dengan adanya kerugian PT. ABC yang bisa dikompensasikan ke laba PT. XYZ .

Kondisi inilah yang kemudian banyak dilakukan manajemen dan pemegang saham yang memiliki banyak perusahaan afiliasi untuk meningkatkan cash flow mereka secara group perusahaan.

Setelah mengetahui adanya manfaat tax saving dari penggabungan usaha, maka hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah masalah pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha yang dipilih oleh Sinar Surya Group. Hal itu dikarenakan besaran tax saving yang diperoleh dari kedua alternatif metode pencatatan ini berbeda.

Aktiva Bersih PT. ABC pada tahun 2005 :

Nilai Buku                   Nilai Pasar                    Selisih

Aktiva Lancar             12.500.000.000           14.500.000.000           2.000.000.000

Aktiva Tetap               11.000.000.000           20.000.000.000           9.000.000.000

——————              ——————            —————–

Total Aktiva                23.500.000.000           34.500.000.000          11.000.000.000

Kewajiban                     8.000.000.000             8.000.000.000                       0

1.  Purchase Method

Apabila penggabungan usaha PT ABC dan PT XYZ menggunakan Purchase Method, maka aktiva bersih tersebut dialihkan dengan menggunakan nilai pasar. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dinilai dengan harga pasar adalah seluruh Aktiva Bersih (Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Kewajiban).

Dari gambaran aktiva bersih di atas, maka terdapat selisih nilai pasar sebesar Rp 11.000.000.000,- yang merupakan keuntungan dan merupakan objek pajak penghasilan. Namun, karena kondisi PT. ABC merugi, maka keuntungan ini hanya akan mengurangi jumlah kerugian yang bisa dikompensasikan ke PT. XYZ.

2.  Pooling Of Interest Method

Metode ini menggunakan nilai buku dalam pengalihan aktiva PT. ABC ke PT. XYZ.  Oleh karena pengalihan ini menggunakan nilai buku, maka tidak terdapat selisih dari nilai pengalihan dan nilai buku sehingga tidak ada keuntungan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam ketentuan perpajakan, penggunaan nilai buku dalam pengalihan aktiva untuk keperluan penggabungan usaha akan menggugurkan pengalihan kerugian badan usaha yang lama ke badan usaha yang baru, kecuali badan usaha tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini hanya mewajibkan revaluasi aktiva tetapnya saja dan bukan seluruh aktiva seperti pada Purchase Method. Dengan demikian, dapat dilihat di atas bahwa terdapat selisih karena revaluasi aktiva tetap hanya sebesar Rp 9.000.000.000,-.  Selisih tersebut merupakan keuntungan yang merupakan objek pajak penghasilan. Namun, karena PT. ABC dalam kondisi merugi maka keuntungan tersebut akan mengurangi jumlah kompensasi kerugian yang dialihkan ke PT. XYZ.

Perbandingan Tax Saving antara Purchase Method dan Pooling of Interest Method :

Keterangan

Purchase Method

Pooling of Interest Method

Selisih

Jumlah Kerugian PT ABC

(24.500.000.000)

(24.500.000.000)

0

Keuntungan karena pengalihan

11.000.000.000

9.000.000.000

2.000.000.000

Kerugian yang bisa dikompensasikan

(23.500.000.000)

(25.500.000.000)

2.000.000.000

Tax Saving

7.350.000.000

7.650.000.000

300.000.000

Berdasarkan perbandingan ini dapat dilihat bahwa adanya alternatif yang diijinkan oleh ketentuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan di Indonesia dalam pemilihan metode pencatatan atas penggabungan usaha akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghematan atas pajak penghasilan, dimana Pooling of Interest Method akan memberikan tax saving yang lebih besar dibandingkan Purchase Method.

  1. I.               PENUTUP

Kondisi ekonomi di Indonesia yang masih terimbas oleh krisis moneter tahun 1997-1998 memaksa perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Mulai dari penghematan penggunaan sumber daya, pengurangan pegawai, bahkan sampai menyentuh masalah perpajakan dengan melakukan penghematan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan cash flow menjadi raja di negeri yang sedang dilanda krisis ini.

Pada prakteknya terjadi pemahaman yang berbeda mengenai manajemen perpajakan antara para aparatur pajak dan wajib pajak. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pemahaman mengenai efisiensi perpajakan, dimana di sisi aparatur pajak menekankan bahwa efisiensi pajak berarti menghindari pemborosan akibat denda, sanksi, bunga, atau kenaikan yang timbul akibat keterlambatan melaporkan atau menyetorkan pajak. Namun, di sisi para wajib pajak pemahaman efisiensi pajak berarti upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang harus mereka dibayar, atau adanya penghematan pajak (tax saving).

Penggabungan usaha memberikan penghematan pajak (tax saving) yang cukup siginifikan dan sangat membantu perusahaan untuk menjaga cash flow-nya. Tidak seperti di negara lain, ketentuan Akuntansi komersial dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia masih memberikan kita alternatif pilihan metode pencatatan dalam penggabungan usaha.  Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Pooling of Interest Method dapat menghasilkan penghematan pajak (tax saving) yang maksimal dalam rangka kegiatan penggabungan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berikut Keputusan Menteri Keuangan yang terkait. 1999.

Ary Suta, I.P.G. Empat Alasan Ekonomis dalam Merger – Akuisisi. Usahawan. No.02. Februari, XXVI. Jakarta. 1997.

Beams, Flyod A. Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 1998.

Fuady, Munir. Hukum Tentang Merger. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2002.

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 2002.

Moin, Abdul.  Merger, Akuisisi dan Divestasi. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

Payamta. Analisis Pengaruh Keputusan Merger dan Akuisisi Terhadap Perubahan Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IV. Agustus:238-261. 2001.

Wibowo dan Abubakar Arif. Pengantar Akuntansi II. Jakarta: Grasindo. 2003.

Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba empat. 2005.

Undang – undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah Undang – undang No 10 Tahun 1994 diubah terakhir Undang – undang No 17 Tahun 2000

Keputusan Menteri Keuangan No 422/KMK.04/1998 jo KMK-469/KMK.04/1998 jo KMK-211/KMK.03/2003 jo PMK-75/PMK.03/2005 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.

Advertisements

3 thoughts on “PENGGUNAAN PURCHASE METHOD DAN POOLING OF INTEREST METHOD DALAM PENGGABUNGAN USAHA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s