Feeds:
Posts
Comments

PUTRA BANGSA

Mata yang dulu bersinar sekarang sayu
Rambut yang dulu hitam sekarang putih
Gigi yang dulu rapih sekarang ompong
Kulit yang dulu kencang sekarang keriput

Badan ku sudah tidak setegap dulu
Tenagaku sudah tidak sekuat dulu
Suara ku sudah tidak sekeres dulu
Bicaraku sudah tidak selantang dulu

Usia ku boleh tua
Sekujur tubuh ini boleh berubah
Kekuatan boleh berkurang
Tapi semangat ku akan terus berkobar

Wahai engkau putra bangsa
Bangunlah dari tidurmu
Jangan biarkan ibu pertiwi menagis
Jangan biarkan persada berduka

Wahai engkau putra bangsa
Ku serahkan tingkat perjuangan ini
Jangan kau abaikan dan khianati
Jaga dan tetap pelihara

Wahai engkau putra bangsa
Ingatlah semboyan kami
Hilang satu tumbuh seribu
Merdeka atau mati

By Yulia Silvianti

Cahaya Ilmu

Engkau bagaikan pelita

Yang datang menerangi jiwaku

Dari gelapnya dunia

Engkau tersenyum

Ketika hatimu bahagia

Engkau tetap tersenyum

Meskipun hatimu susah

Engkau tertawa

Ketika hatimu senang

Engkau tetap tertawa

Meskipun hatimu sedih

Engkau sabar

Mengarahkan kami

Engkau pantang menyerah

Membimbing kami

Engkau tidak mengeluh

Ketika kami datang dengan kesulitan

Guru, engkaulah cahaya ilmu kami

By Yulia Silvianti

Tobat

Telah kau tanam padi
Mengapa yang tumbuh ilalang
Telah kau tanam bunga
Mengapa yang tumbuh rerumputan

Sungguh aneh tapi nyata
Bukan sulap bukan sihir
Buah semangka berdaun sirih
Semua ada di antara kita

Kamu bunuh binatang di hutan
Kamu beli binatang  mainan
Kamu tebang bunga di taman
Kamu beli bunga hiasan

Yang salah kamu benarkan
Dan yang benar kamu salahkan
Yang baik engkau abaikan
Dan yang buruk engkau jalankan

Wahai engkau manusia
Dimana hati nuranimu
Di mana kasih sayangmu
Di mana akal sehatmu

Wahai engkau manusia
Ingatlah engkau akan Tuhanmu
Jangan kau biarkan gemuruh  nafsu  mengalahkan sabar jiwamu

Wahai engkau insan dunia
Ciptakan kedamaian bukan keributan
Ciptakan keharmonisan bukan perpecahaan
Ciptakan kerukunan bukan keributan

Wahai engkau para manusia
Sadarlah dan kembalilah
Kebenaran itu pastilah menang
keangkara murkaan pastilah musnah hilang

Wahai engkau manusia
Cepatlah untuk bertobat
Agar kita selalu selamat
Di dunia dan akhirat

By. Yulia Silvianti

Oleh :

Joko Galungan, Christwan, Andrie K.Y., Dewi Utari,

Yulia Silvianti, Arief Prasetyo, Rainando G.T.

Tahun 2005

Abstraksi

Penggabungan usaha merupakan penyatuan dua atau lebih entitas usaha yang terpisah menjadi satu entitas usaha. Beberapa alasan yang mendasari pelaksanaan penggabungan usaha, antara lain mengoptimalkan sinergi, memperluas pasar, penetrasi dan proteksi pasar, akuisisi terhadap produk pesaing, memperkuat bisnis inti, merebut saluran distribusi, meningkatkan daya saing, dan efisiensi perpajakan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (selanjutnya disebut dengan PSAK) No. 22 mengenal adanya 2 (dua) metode yang bisa digunakan dalam penggabungan usaha yaitu Purchase method dan Pooling of Interest method.  Purchase Method memiliki asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi dimana suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung.  Dalam metode ini, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai pasarnya. Apabila terjadi selisih antara nilai wajar (market value) dan nilai buku (book value) aktiva, maka selisih tersebut adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Di sisi lain, Pooling of Interest Method mengasumsikan kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Penggabungan usaha menggunakan metode ini tidak akan menimbulkan objek pajak penghasilan, karena harta perusahaan dinilai berdasarkan nilai buku (book value). Perusahaan yang memilih melakukan penggabungan dengan menggunakan metode ini diharuskan memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : penggabungan usaha, business combination, merger, akuisisi, puchase  method, pooling of interest method, pajak penghasilan, manajemen pajak, tax saving.

I.   PENDAHULUAN

Memasuki era pasar bebas, persaingan usaha diantara perusahaan yang ada semakin ketat. Kondisi demikian menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat bertahan atau bahkan dapat lebih berkembang. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya.

Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan cara perluasan usaha yang disebut juga sebagai usaha secara internal (internal growth) maupun pertumbuhan  eksternal (external growth). Dengan pertumbuhan internal, perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders’ value) melalui ekspansi yang dilakukan di dalam perusahaan sendiri. Untuk pertumbuhan eksternal, perusahaan dapat melakukan merger dan akuisisi. Sutojo (1992) membagi tujuan perusahaan melakukan merger dan akuisisi dalam dua kategori yaitu tujuan ekonomis dan non-ekonomis. Maksud tujuan ekonomis adalah perusahaan target yang menjadi sasaran penggabungan memiliki keunggulan kompetitif, dan apabila dimanfaatkan mampu menghasilkan sinergi. Sedangkan, tujuan non-ekonomis misalnya karena perusahaan sudah lemah secara modal dan keterampilan manajemen; keinginan menjadi kelompok yang terbesar didunia, meskipun ada kemungkinan penggabungan usaha yang dilakukan tersebut tidak menguntungkan karena diambil alih oleh pihak bank.

Ada tiga macam bentuk penggabungan usaha yaitu : konsolidasi, merger dan akuisisi. Dengan bergabung, dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mungkin untuk saling menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga lebih besar dibandingkan jika mereka melakukan usaha sendiri-sendiri. Inilah yang dimaksud dengan sinergi.

I.    PENGERTIAN PENGGABUNGAN USAHA

A.  Menurut Praktisi Hukum

Istilah penggabungan usaha dalam kaca mata hukum bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998, yaitu penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.  Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk suatu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoroan tersebut.

B.  Menurut Praktisi Akuntansi

Paragraph 8 PSAK No.22 mendefinisikan penggabungan usaha sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Istilah Peleburan Usaha tidak dikenal dalam PSAK No. 22 sehingga dapat disimpulkan bahwa peleburan usaha digolongkan ke dalam penggabungan usaha. Sementara istilah Pengambil alihan dikenal dengan istilah akuisisi yang didefinisikan sebagai suatu penggabungan usha dimana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham.

IFRS No.3 menjelaskan bahwa penggabungan usaha adalah pengabungan entitas-entitas dan bisnis-bisnis terpisah ke dalam suatu entitas pelapor dan hampir semua penggabungan usaha bertujuan agar suatu entitas (pengakuisisi) dapat mengendalikan entitas lain (perusahaan yang diakuisisi).

C.  Menurut Praktisi Perpajakan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.04/1998 Pasal 1 tanggal 9 September 1998 menggunakan istilah penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. Istilah Peleburan Usaha didefinisikan sebagai penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. Sedangkan pemekaran usaha adalah pemisahan satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa likuidasi badan usaha yang lama.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktisi hukum lebih menekankan kepada pengertian merger dan akuisisi entitas legal; standar akuntansi keuangan menetapkan definisi merger dan akuisisi secara luas dalam pengertian perusahaan sebagai entitas ekonomi; dan praktisi perpajakan lebih menekankan merger dan akuisisi sebagai dua entitas yang berbeda saat sebelum dan sesudah penggabungan

III.  KETENTUAN AKUNTANSI KOMERSIAL

A.  Sejarah Standar Akuntansi Tentang Penggabungan Usaha di Indonesia

Akuntansi penggabungan usaha telah menyedot perhatian kalangan praktisi dan akademisi akuntan secara luas. Sejarah perkembangan akuntansi penggabungan usaha di Indonesia dipengaruhi oleh akuntansi penggabungan usaha yang berlaku di Amerika Serikat. Sejak tahun 1970 sampai dengan awal decade 2000-an di Amerika telah diberlakukan Accounting Principles Board (APB) Opinion No. 16 tentang Accounting Standard untuk “Business Combination”.

Dalam perkembangannya APB Opinion No.16 diadopsi oleh International Standard Accounting Board (IASB) yang mengeluarkan International Accounting Standard (IAS) No. 22 tentang “Business Combination”. Selanjutnya IAS No. 22 digantikan oleh International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 3 tentang “Business Combination” yang berlaku efektif sejak 31 Maret 2004.

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK. No. 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha merupakan adopsi penuh IAS No. 22 tentang “Business Combination”. PSAK No. 22 tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 1995 sampai sekarang.

B.  Metode Pencatatan Penggabungan Usaha

Dalam praktik bisnis, penggabungan usaha dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu, penerbitan saham baru dan pembelian aktiva perusahaan yang diakuisisi. Dari 2 (dua) cara ini lahirlah metode pencatatan yang dikenal, yaitu pooling of interest method dan purchase method.

Penjelasan kedua metode ini sebagai berikut :

  1. Purchase Method   

Metode ini menggunakan nilai pasar dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku merupakan keuntungan yang menjadi objek pajak penghasilan

      2. Pooling of Interest Method

Metode yang menggunakan nilai buku dalam pengalihan aktiva dan kewajiban yang dialihkan. Dengan kata lain aktiva dan kewajiban perusahaan yang melakukan penggabungan usaha ditambahkan dalam perusahaan yang menjadi survival company. Oleh karena tidak ada selisih antara nilai pengalihan dan nilai buku, maka tidak terdapat objek pajak penghasilan.

Kedua metode ini merupakan pilihan yang dapat digunakan , namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PSAK No. 22 .

IAS No. 22 dan PSAK NO. 22 memberikan ijin atas penggunaan Pooling of Interest Method dan Purchase Method. Sedangkan IFRS No.3 tidak lagi mengijinkan penggunaan Pooling of Interest Method dan menyebutkan bahwa semua penggabungan usaha harus dicatat dengan menggunakan Purchase Method. Larangan ini ditetapkan karena walaupun terdapat kriteria yang ditetapkan oleh IAS No. 22 dalam menggunakan Pooling of Interest Method dan Purchase Method, manajemen seringkali mencari celah agar dapat menggunakan salah satu dari dua metode pencatatan tersebut yang menguntungkan bagi mereka.

Indonesia belum mengadopsi IFRS No.3 ini sehingga dalam prakteknya di Indonesia manajemen seringkali melakukan pemilihan metode pencatatan berdasarkan metode yang menguntungkan bagi kepentingan dan tujuan mereka

IV.  KETENTUAN PERPAJAKAN

Ketentuan perpajakan yang mengatur khusus masalah penggabungan usaha sangat terbatas. Hanya satu pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 selanjutnya disebut Undang-undang PPh yang menyentuh secara langsung, yaitu pasal 10 ayat (3) tentang nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan.

Pasal 10 ayat (3) Undang-undang PPh, menyatakan bahwa :

“Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dilakukan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.”

Pernyataan dalam UU PPh tersebut menunjukkan kesamaan dengan Purchase Method dalam ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia yang menggunakan nilai wajar dari aktiva dan kewajiban yang dialihkan.

Namun, untuk menyesuaikan dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, diberikan juga alternatif pemakaian nilai buku sebagai nilai perolehan aktiva yang dialihkan. Ketetapan dan syaratnya diatur oleh Menteri Keuangan dalam KMK-422/KMK.04/1998 Jo KMK-469/KMK.04/1998 Jo. KMK-211/KMK.03/2003 Jo. PMK-75/PMK.03/2005 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

  • Wajib Pajak (WP) dapat menggunakan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha
  • Untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, WP wajib mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait
  • WP yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengalihkan kerugian/sisa kerugian badan usaha lama, kecuali :

Wajib Pajak tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu; dan masih aktif menjalankan usahanya; danWajib Pajak yang menerima penggabungan usaha atau Wajib Pajak hasil peleburan usaha harus aktif menjalankan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha.

  • Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dengan nilai buku mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan
  • Penyusutan atas harta yang diterima berdasarkan nilai buku dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan
  • Apabila penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang menggunakan nilai buku dilakukan dalam tahun berjalan, maka jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari pihak atau pihak-pihak yang menerima penghasilan tidak boleh pihak kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan.
  • Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan.

Penggunaan nilai buku sebagai nilai perolehan aktiva yang dialihkan ini menunjukkan kesamaan perlakuan dengan Pooling of Interest Method dalam akuntansi komersial di Indonesia.

V.  MANFAAT & KELEMAHAN PENGGABUNGAN USAHA

Secara umum, ada beberapa manfaat yang mungkin diperoleh oleh pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha, antara lain :

  1. Mengoptimalkan sinergi,
  2. Memperluas pasar,
  3. Proteksi pasar,
  4. Akuisisi terhadap produk pesaing,
  5. Memperkuat bisnis inti,
  6. Merebut saluran distribusi,
  7. Penetrasi pasar,
  8. Meningkatkan daya saing,
  9. Melakukan efisiensi perpajakan

Secara spesifik, menurut Suta (1992:13) keunggulan dan manfaat penggabungan usaha, antara lain :

1.    Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas.

2.    Memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan.

3.    Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman.

4.    Memperoleh pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal.

5.    Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan.

6.    Mengurangi resiko kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru.

7.    Menghemat waktu untuk memasuki bisnis baru.

8.    Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang cepat.

Di samping itu, Rusli (1992) mengemukakan lima alasan utama suatu perusahaan melakukan penggabungan usaha melalui merger, yaitu :

  1. Keinginan untuk mengurangi kompetisi antar perusahaan atau ingin memonopoli salah satu bidang usaha.
  2. Untuk memanfaatkan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk.
  3. Untuk mencapai skala ekonomi tertentu sehingga dapat menjadi lowest cost procedure.
  4. Untuk memperoleh sumber bahan baku yang murah (dari hulu ke hilir).
  5. Untuk mendapatkan akses pasar atau dana yang relatif murah kapasitas hutang yang semakin besar serta kemampuan baik dalam hal teknologi maupun manajerial.

Selain manfaat penggabungan usaha yang dikemukakan sebelumnya, Payamta (1997:5) juga menyebutkan beberapa manfaat lainnya sebagai berikut :

1.    Komplementaris

Penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal dapat menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya perluasan produk, transfer teknologi,  sumber daya manusia yang tangguh dan sebagainya.

2.    Pooling Kekuatan

Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi penting untuk perusahaannya, misalnya fungsi research and development akan lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang telah memiliki fungsi tersebut.

3.    Mengurangi Persaingan

Penggabungan usaha diantara perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya pemusatan pengendalian sehingga dapat mengurangi pesaing.

4.  Menyelamatkan Perusahaan dari kebangkrutan

Bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditur, keputusan merger dan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan.

Di samping memperoleh berbagai manfaat, Suta (1992:12) mengemukakan bahwa penggabungan usaha juga memiliki kelemahan sebagai berikut :

1.    Proses integrasi yang tidak mudah.

2.    Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat.

3.    Biaya konsultan yang mahal.

4.    Meningkatnya kompleksitas birokrasi.

5.    Biaya koordinasi yang mahal.

6.    Seringkali menurunkan moral organisasi.

7.    Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan.

8.    Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Dalam penulisan ini kelompok kami hanya akan membahas mengenai pengaruh pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha terhadap jumlah penghematan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Untuk memperjelas pembahasan, kami menggunakan ilustrasi kasus Sinar Surya Group.

  1. I.               HUBUNGAN ANTARA PEMILIHAN METODE PENCATATAN PENGGABUNGAN USAHA DENGAN TAX SAVING DALAM PAJAK PENGHASILAN

Masalah efisiensi perpajakan tercakup dalam kerangka manajemen perpajakan, yaitu bahwa yang dimaksud manajemen perpajakan yang baik apabila perusahaan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Menurut Hutagaol, pengertian efektif dalam ini adalah bahwa hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan efisien mengandung pemahaman bahwa pemborosan yang timbul dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan akibat dari ketidaktahuan, dan kurang peduli atau lengah (misalnya pengenaan denda, bunga, dan kenaikan) dapat dihindari oleh para WP. Dengan demikian pembayaran pajak tidak dapat dihemat (tax saving), tetapi yang ada bahwa pembayaran pajak dapat diefisienkan.

Zain (2005:51) menambahakan bahwa yang dimaksud dengan penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Cara yang mungkin dilakukan oleh para WP yaitu dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau pajak penjualannya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja yang dapat dilakukan oleh WP sehingga penghasilannya menjadi kecil, sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Namun, pemahaman manajemen perpajakan tersebut pada umumnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh para WP. Pada prakteknya, manajemen perpajakan oleh para WP dipahami sebagai upaya efisiensi perpajakan yang tujuan akhirnya adalah mengecilkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, atau adanya penghematan pajak (tax saving).

Sehubungan dengan itu, penulis akan berusaha membahas adanya hubungan antara pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha dengan tax saving dalam pajak penghasilan, yaitu dengan memfokuskan kepada penggabungan usaha antara perusahaan yang mengalami laba dengan perusahaan yang mengalami rugi melalui ilustrasi kasus Sinar Surya Group di bawah ini.

Fokus pembahasan tersebut didasari oleh kondisi bahwa jika ada 2 (dua) perusahaan laba melakukan penggabungan usaha, maka laba dari masing-masing pihak digabungkan sehingga akan terkena tarif pajak yang lebih besar . Efisiensi perpajakan tidak terjadi, bahkan jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Dengan demikian tidak mungkin penggabungan usaha seperti ini memiliki tujuan efisiensi perpajakan. Sebaliknya jika suatu perusahaan laba melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan rugi dan seluruh syarat penggabungan dengan nilai buku dapat dipenuhi, maka perusahaan laba tersebut akan memperoleh tax saving dari adanya kompensasi kerugian perusahaan yang mengalihkan aktiva dan kewajibannya tersebut.

VI.  HUBUNGAN ANTARA PEMILIHAN METODE PENCATATAN PENGGABUNGAN USAHA DENGAN TAX SAVING DALAM PAJAK PENGHASILAN

Masalah efisiensi perpajakan tercakup dalam kerangka manajemen perpajakan, yaitu bahwa yang dimaksud manajemen perpajakan yang baik apabila perusahaan dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara efektif dan efisien. Menurut Hutagaol, pengertian efektif dalam ini adalah bahwa hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan efisien mengandung pemahaman bahwa pemborosan yang timbul dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan akibat dari ketidaktahuan, dan kurang peduli atau lengah (misalnya pengenaan denda, bunga, dan kenaikan) dapat dihindari oleh para WP. Dengan demikian pembayaran pajak tidak dapat dihemat (tax saving), tetapi yang ada bahwa pembayaran pajak dapat diefisienkan.

Zain (2005:51) menambahakan bahwa yang dimaksud dengan penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan. Cara yang mungkin dilakukan oleh para WP yaitu dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau pajak penjualannya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja yang dapat dilakukan oleh WP sehingga penghasilannya menjadi kecil, sehingga dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Namun, pemahaman manajemen perpajakan tersebut pada umumnya berbeda dengan apa yang dipahami oleh para WP. Pada prakteknya, manajemen perpajakan oleh para WP dipahami sebagai upaya efisiensi perpajakan yang tujuan akhirnya adalah mengecilkan jumlah pajak yang masih harus dibayar, atau adanya penghematan pajak (tax saving).

Sehubungan dengan itu, penulis akan berusaha membahas adanya hubungan antara pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha dengan tax saving dalam pajak penghasilan, yaitu dengan memfokuskan kepada penggabungan usaha antara perusahaan yang mengalami laba dengan perusahaan yang mengalami rugi melalui ilustrasi kasus Sinar Surya Group di bawah ini.

Fokus pembahasan tersebut didasari oleh kondisi bahwa jika ada 2 (dua) perusahaan laba melakukan penggabungan usaha, maka laba dari masing-masing pihak digabungkan sehingga akan terkena tarif pajak yang lebih besar . Efisiensi perpajakan tidak terjadi, bahkan jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Dengan demikian tidak mungkin penggabungan usaha seperti ini memiliki tujuan efisiensi perpajakan. Sebaliknya jika suatu perusahaan laba melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan rugi dan seluruh syarat penggabungan dengan nilai buku dapat dipenuhi, maka perusahaan laba tersebut akan memperoleh tax saving dari adanya kompensasi kerugian perusahaan yang mengalihkan aktiva dan kewajibannya tersebut.

Ilustrasi kasus :

  Sinar Surya Group

afiliasi

PT. ABC                                                                            PT. XYZ

Laba (rugi) ditahan tahun 2005 :

Rp (24.500.000.000)                                                                 Rp 45.000.000.000

Sinar Surya Group memiliki 2 anak perusahaan dengan kondisi yang berbeda.

  • PT. ABC adalah perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian sebesar Rp 24.500.000.000,- .
  • PT. XYZ adalah perusahaan yang sedang dan akan tumbuh omset maupun laba bersihnya.

Secara ketentuan perpajakan PT. ABC dan PT. XYZ adalah dua buah entitas yang berbeda. Namun, secara komersial PT. ABC dan PT. XYZ adalah dua buah entitas yang sama yang tergabung dalam Sinar Surya Group, sehingga performa Sinar Surya Group adalah gabungan dari performa PT. ABC dan PT.XYZ.

Gambaran Cash Flow Sinar Surya Group pada tahun 2006 adalah sebagai berikut :

PT. ABC              PT. XYZ              Sinar Surya Group

Laba bersih                                     0               30.000.000.000           30.000.000.000

PPh                                                 0                 9.000.000.000             9.000.000.000

Laba setelah pajak                          0               21.000.000.000           21.000.000.000

Manajemen Sinar Surya Group berkeinginan untuk melakukan penggabungan usaha antara PT ABC dan PT XYZ dengan menggunakan metode pencatatan pooling of interest yang tujuan untuk melakukan efisiensi perpajakan sehingga cash flow perusahaan di tahun 2006 bisa ditingkatkan. Apabila dilakukan penggabungan usaha antara PT. ABC dan PT. XYZ, maka gambaran cash flow Sinar Surya Group adalah sebagai berikut :

PT. ABC              PT. XYZ                Sinar Surya Group

Laba bersih                                   0                 30.000.000.000            30.000.000.000

Kompensasi kerugian                                      (24.500.000.000)          (24.500.000.000)

Penghasilan kena Pajak                0                    5.500.000.000               5.500.000.000

PPh                                               0                    1.650.000.000               1.650.000.000

Laba setelah pajak                        0                 28.350.000.000             28.350.000.000

Di sini terlihat bahwa terdapat peningkatan cash flow sebesar Rp 7.350.000.000,- (Rp 28.350.000.000 – Rp 21.000.000.000) yang diperoleh dari adanya efisiensi perpajakan dengan adanya kerugian PT. ABC yang bisa dikompensasikan ke laba PT. XYZ .

Kondisi inilah yang kemudian banyak dilakukan manajemen dan pemegang saham yang memiliki banyak perusahaan afiliasi untuk meningkatkan cash flow mereka secara group perusahaan.

Setelah mengetahui adanya manfaat tax saving dari penggabungan usaha, maka hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah masalah pemilihan metode pencatatan penggabungan usaha yang dipilih oleh Sinar Surya Group. Hal itu dikarenakan besaran tax saving yang diperoleh dari kedua alternatif metode pencatatan ini berbeda.

Aktiva Bersih PT. ABC pada tahun 2005 :

Nilai Buku                   Nilai Pasar                    Selisih

Aktiva Lancar             12.500.000.000           14.500.000.000           2.000.000.000

Aktiva Tetap               11.000.000.000           20.000.000.000           9.000.000.000

——————              ——————            —————–

Total Aktiva                23.500.000.000           34.500.000.000          11.000.000.000

Kewajiban                     8.000.000.000             8.000.000.000                       0

1.  Purchase Method

Apabila penggabungan usaha PT ABC dan PT XYZ menggunakan Purchase Method, maka aktiva bersih tersebut dialihkan dengan menggunakan nilai pasar. Perlu ditegaskan di sini bahwa yang dinilai dengan harga pasar adalah seluruh Aktiva Bersih (Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Kewajiban).

Dari gambaran aktiva bersih di atas, maka terdapat selisih nilai pasar sebesar Rp 11.000.000.000,- yang merupakan keuntungan dan merupakan objek pajak penghasilan. Namun, karena kondisi PT. ABC merugi, maka keuntungan ini hanya akan mengurangi jumlah kerugian yang bisa dikompensasikan ke PT. XYZ.

2.  Pooling Of Interest Method

Metode ini menggunakan nilai buku dalam pengalihan aktiva PT. ABC ke PT. XYZ.  Oleh karena pengalihan ini menggunakan nilai buku, maka tidak terdapat selisih dari nilai pengalihan dan nilai buku sehingga tidak ada keuntungan yang merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam ketentuan perpajakan, penggunaan nilai buku dalam pengalihan aktiva untuk keperluan penggabungan usaha akan menggugurkan pengalihan kerugian badan usaha yang lama ke badan usaha yang baru, kecuali badan usaha tersebut melakukan revaluasi aktiva tetapnya terlebih dahulu.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini hanya mewajibkan revaluasi aktiva tetapnya saja dan bukan seluruh aktiva seperti pada Purchase Method. Dengan demikian, dapat dilihat di atas bahwa terdapat selisih karena revaluasi aktiva tetap hanya sebesar Rp 9.000.000.000,-.  Selisih tersebut merupakan keuntungan yang merupakan objek pajak penghasilan. Namun, karena PT. ABC dalam kondisi merugi maka keuntungan tersebut akan mengurangi jumlah kompensasi kerugian yang dialihkan ke PT. XYZ.

Perbandingan Tax Saving antara Purchase Method dan Pooling of Interest Method :

Keterangan

Purchase Method

Pooling of Interest Method

Selisih

Jumlah Kerugian PT ABC

(24.500.000.000)

(24.500.000.000)

0

Keuntungan karena pengalihan

11.000.000.000

9.000.000.000

2.000.000.000

Kerugian yang bisa dikompensasikan

(23.500.000.000)

(25.500.000.000)

2.000.000.000

Tax Saving

7.350.000.000

7.650.000.000

300.000.000

Berdasarkan perbandingan ini dapat dilihat bahwa adanya alternatif yang diijinkan oleh ketentuan akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan di Indonesia dalam pemilihan metode pencatatan atas penggabungan usaha akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghematan atas pajak penghasilan, dimana Pooling of Interest Method akan memberikan tax saving yang lebih besar dibandingkan Purchase Method.

  1. I.               PENUTUP

Kondisi ekonomi di Indonesia yang masih terimbas oleh krisis moneter tahun 1997-1998 memaksa perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Mulai dari penghematan penggunaan sumber daya, pengurangan pegawai, bahkan sampai menyentuh masalah perpajakan dengan melakukan penghematan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan cash flow menjadi raja di negeri yang sedang dilanda krisis ini.

Pada prakteknya terjadi pemahaman yang berbeda mengenai manajemen perpajakan antara para aparatur pajak dan wajib pajak. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah pemahaman mengenai efisiensi perpajakan, dimana di sisi aparatur pajak menekankan bahwa efisiensi pajak berarti menghindari pemborosan akibat denda, sanksi, bunga, atau kenaikan yang timbul akibat keterlambatan melaporkan atau menyetorkan pajak. Namun, di sisi para wajib pajak pemahaman efisiensi pajak berarti upaya untuk memperkecil jumlah pajak yang harus mereka dibayar, atau adanya penghematan pajak (tax saving).

Penggabungan usaha memberikan penghematan pajak (tax saving) yang cukup siginifikan dan sangat membantu perusahaan untuk menjaga cash flow-nya. Tidak seperti di negara lain, ketentuan Akuntansi komersial dan Ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia masih memberikan kita alternatif pilihan metode pencatatan dalam penggabungan usaha.  Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penggunaan Pooling of Interest Method dapat menghasilkan penghematan pajak (tax saving) yang maksimal dalam rangka kegiatan penggabungan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, berikut Keputusan Menteri Keuangan yang terkait. 1999.

Ary Suta, I.P.G. Empat Alasan Ekonomis dalam Merger – Akuisisi. Usahawan. No.02. Februari, XXVI. Jakarta. 1997.

Beams, Flyod A. Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. 1998.

Fuady, Munir. Hukum Tentang Merger. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2002.

Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. 2002.

Moin, Abdul.  Merger, Akuisisi dan Divestasi. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

Payamta. Analisis Pengaruh Keputusan Merger dan Akuisisi Terhadap Perubahan Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi IV. Agustus:238-261. 2001.

Wibowo dan Abubakar Arif. Pengantar Akuntansi II. Jakarta: Grasindo. 2003.

Zain, Mohammad. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba empat. 2005.

Undang – undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah Undang – undang No 10 Tahun 1994 diubah terakhir Undang – undang No 17 Tahun 2000

Keputusan Menteri Keuangan No 422/KMK.04/1998 jo KMK-469/KMK.04/1998 jo KMK-211/KMK.03/2003 jo PMK-75/PMK.03/2005 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.

I. Latar Belakang Masalah

Yayasan sudah mulai berdiri di Indonesia sejak masa pra kemerdekaan. Kala itu tujuan pendiriannya lebih banyak ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sektor yang umumnya terdapat keterlibatan yayasan adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam kedua sektor tersebut, pada umumnya yayasan berfungsi sebagai suatu lembaga nirlaba yang memperoleh sumber dana dari masyarakat melalui donasi atau sumbangan.

Namun seiring bergulirnya waktu dan perkembangan dunia bisnis saat ini, maka banyak yayasan di Indonesia yang mengalami kesulitan untuk tetap bertahan hanya dengan sumber dana yang diperoleh dari donasi masyarakat. Yayasan membutuhkan sumber dana lain yang kemudian diperolehnya melalui kegiatan usaha atau jenis kegiatan dan jasa lain yang memberikan laba.

Era keterbukaan informasi memberikan peluang besar bagi perkembangan sektor kemasyarakatan. Sejalan dengan semakin luasnya kesempatan untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu permasalahan, maka peran yayasan yang digerakkan oleh masyarakat menjadi semakin penting.

Dengan adanya peluang tersebut maka area pelayanan bagi yayasan semakin melebar dan ukuran dari beberapa yayasan di Indonesia bahkan sudah dapat dikategorikan sebagai raksasa dalam dunia bisnis. Misalnya beberapa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ternyata memiliki asset bernilai miliaran rupiah (Nainggolan, 2005:5).

Perkembangan yayasan atau lembaga nirlaba di Indonesia juga sudah diantisipasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 1997. PSAK ini kurang lebih membawa semangat yang sama, yaitu bahwa transparansi keuangan lembaga nirlaba menuntut suatu standar pencatatan dan pelaporan yang konsisten (consistency) dan dapat dibandingkan (comparability). Dengan demikian, stakeholders dari yayasan pendidikan yang bersangkutan dapat mengetahui secara jelas sumber dan cara penggunaan dana yang ada pada yayasan tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas yayasan memerlukan infrastruktur administrasi dan pelaporan yang memadai. Hal itu akan berimplikasi pada pemenuhan kewajiban perpajakan yayasan yang hanya dapat dilakukan apabila sistem keuangan sudah berjalan baik.

Perpajakan sebagai salah satu aspek penting dalam operasional yayasan pendidikan juga sudah memiliki pengaturan tentang apa saja yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yayasan tersebut. Satu hal yang tetap menjadi perhatian kita adalah bagaimana pengenaan PPh dan PPN terhadap  yayasan pendidikan, yang juga terkait dengan transparansi kegiatan usaha dan keuangan yayasan.

Transparansi kegiatan yayasan, khususnya yayasan pendidikan perlu mendapat perhatian, terutama dalam rangka penggunaan dana untuk pembangunan gedung atau fasilitas pendidikan yang berasal dari laba ditahan. Yayasan pendidikan merupakan salah satu bentuk yayasan yang memiliki resiko cukup besar untuk melakukan tax avoidance. Hal itu dikarenakan adanya peraturan-peraturan dari Dirjen Pajak yang cenderung memberikan insentif bagi yayasan pendidikan dalam mengalokasikan penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendidikan.

Berdasarkan Undang – undang No.8 Tahun 1983 jo Undang – Undang No.11 Tahun 1994 jo Undang – Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan UU PPN) pasal 16 C kegiatan membangun sendiri gedung yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, bahwasannya kegiatan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang dananya berasal dari laba ditahan dan dilakukan secara mandiri oleh yayasan pendidikan merupakan objek PPN.

Sehubungan dengan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka kami tertarik untuk membahas mengenai pengenaan pajak atas selisih dari penerimaan yang merupakan obyek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari – hari yayasan dan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri  gedung dan prasarana pendidikan yang menggunakan dana dari laba ditahan.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang kami bahas dalam tulisan ini adalah:

1.      Bagaimana pengenaan pajak penghasilan atas selisih dari penerimaan setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari – hari pada yayasan pendidikan ?

2.      Bagaimana kesesuaian antara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk gedung dan prasarana pendidikan dengan dana yang berasal dari rekening Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan  dengan Pasal 4 UU PPN dan prinsip dasar PPN ?

3.      Apakah pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk gedung dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh yayasan pendidikan dengan dana yang berasal dari rekening Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan sudah mencerminkan asas keadilan dalam pemungutan pajak di Indonesia?

 

 

III. Landasan Teori

3.1. Konsep Yayasan

Yayasan secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata. Rosenbaum menyatakan, seperti yang dikutip oleh Andreasen (1996:15), lembaga dapat dikategorikan sumber dana (sources of funds) :

a.    Lembaga komersial, yaitu lembaga yang dibiayai oleh laba atau keuntungan dari  kegiatannya.

b.    Lembaga pemerintahan, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat melalui pajak dan retribusi.

c.    Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat melalui donasi atau sumbangan.

Henry Hansmann, seperti yang dikutip oleh Andreasen (1996:16), membagi lembaga berdasarkan donasi, komersial, mutual, dan entreprenurial. Penjelasan mengenai kategori tersebut adalah sebagai berikut :

a.    Lembaga yang termasuk dalam kategori donasi adalah lembaga yang mengandalkan pendapatannya dari sumbangan.

b.    Lembaga komersial adalah lembaga yang pendapatannya berasal dari anggotannya, yaitu berupa biaya yang dikenakan atas pemakaian hartanya.

c.    Lembaga mutual adalah lembaga yang dikelola oleh para anggotanya, dimana anggota-anggota tersebut notabene adalah pemakai jasa dari lembaga yang bersangkutan.

d.   Lembaga entreprenurial adalah lembaga yang dikelola oleh para profesional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelola lembaga tersebut.

 

Berdasarkan penggolongan tersebut diatas, maka Nainggolan (2005:2-3) menjelaskan bahwa suatu yayasan yang mendapatkan donasi dari luar negeri termasuk kategori lembaga nirlaba donasi. Yayasan yang mendirikan sekolah atau berkegiatan di bidang pendidikan, atau rumah sakit termasuk kategori lembaga komersial karena pendapatannya diperoleh dari pemakai jasanya. Demikian pula, lembaga nirlaba yang memiliki yayasan pendidikan atau rumah sakit akan tergolong komersial dan profesional.

 

3.2. Konsep Penghasilan

Definisi penghasilan yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon (SHS Concept) seperti yang dikutip dari beberapa sumber adalah sebagai berikut :

a.    George Schanz mengemukakan The Accretion Theory of Income, seperti dikutip oleh R. Mansury (1996:62), yang  menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.

b.    Haig merumuskan penghasilan sebagai :

  • “the money value of the net accretion to one’s economic power between two points of time” seperti yang dikutip oleh Ray M. Sommerfeld (1982:4)
  • “the increase or accretion in one’s power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists” seperti yang dikutip oleh R. Mansury (1996: 62)

c.    Menurut Henry C. Simon, seperti yang dikutip oleh Rosdiana & Tarigan (2005:144), penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas.

 

Sehubungan dengan definisi di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep penghasilan yang digunakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh SHS Concept, yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan dan dalam bentuk apapun”.

 

Sebagai konsekuensi dipilihnya SHS dalam menentukan definisi penghasilan (income), maka dalam  menentukan taxable income harus dicari rumusan “tambahan kemampuan ekonomis yang tepat. Oleh karena yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah tambahan kemampuan ekonomis, maka gross income harus dikurangi dahulu dengan berbagai tax reliefs[1] sehingga besarnya tambahan kemampuan ekonomis dapat dihitung (Rosdiana & Tarigan, 2005: 145).

Di sisi lain Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, par 70, menyebutkan definisi penghasilan sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Definisi penghasilan (income) tersebut meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda. (par 74 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan).

 

 

Pendapatan (revenue) dalam yayasan merupakan salah satu hal yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan pendapatan pada perusahaan atau bisnis komersial. Pada yayasan, pendapatan diperoleh dari berbagai sumber, tetapi derajat kebebasan penggunaannya tergantung jenis pendapatan itu sendiri.

Nainggolan (2005:79-80) menggolongkan berbagai macam pendapatan yayasan ke dalam dua golongan besar, yaitu :

a.    Pendapatan bersumber dari sumbangan, merupakan semua penerimaan yang diperoleh yayasan, dimana yayasan itu tidak perlu menghasilkan atau menyajikan suatu barang atau jasa kepada pemberi sumbangan. Kontraprestasi yang diharapkan oleh pemberi sumbangan dari yayasan tersebut adalah dalam bentuk jasa atau produk yang dihasilkan dari program-program yang dilakukan oleh yayasan.

b.    Pendapatan non-sumbangan, merupakan pendapatan yayasan atas kegiatan usahanya sendiri. Pendapatan yang tergolong usaha sendiri dapat berupa (1) usaha komersial dibawah yayasan (misalnya dividen dari perusahaan milik yayasan), (2) hasil investasi harta yayasan (misalnya bunga deposito, penjualan properti yayasan), dan lain sebagainya.

 

Kategori pendapatan yayasan dapat dilakukan berdasarkan restriksi (pembatasan) yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu, antara lain (Nainggolan, 2005: 81-84) :

a.         Pendapatan Tidak Terikat (Unrestricted)

Pendapatan yayasan yang termasuk dalam kategori tidak terikat merupakan pendapatan yang sama dengan pendapatan dalam perusahaan komersial, antara lain berupa sumbangan tidak terikat dan pendapatan usaha sendiri. Dalam hal ini, sumbangan tidak terikat merupakan sumbangan yang diterima tidak menyebutkan limitasi atas penggunaan yang diinginkan oleh pemberinya sehingga yayasan memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan penggunaan sumbangan tersebut.

b.         Pendapatan Terikat Sementara (Temporarily Restricted)

Pendapatan jenis ini pada umumnya berasal dari sumbangan yang diperoleh dari donatur yang secara khusus menyebutkan penggunaan dan jangka waktu atas penggunaan donasi tersebut. Dengan kata lain, sumbangan terikat sementara adalah sumbangan yang diterima yayasan untuk suatu jenis kegiatan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu pula.

c.         Pendapatan Terikat Permanen (Restricted)

Pendapatan jenis ini biasanya diperoleh dengan batasan yang jelas untuk penggunaannya dan diasumsikan bahwa jangka waktunya adalah untuk selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan tertentu dan berlaku selamanya. Misalnya, suatu yayasan pendidikan memperoleh donasi dalam bentuk gedung sekolah, maka atas donasi tersebut diberikan batasan bahwa gedung itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh diperjualbelikan, baik sekarang maupun di masa depan dengan alasan apapun.

 

3.3.           Konsep Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)

Value Added Tax (VAT) pertama kali diperkenalkan di Perancis pada tahun 1954 (Rosdiana & Tarigan, 2005: 213). Dengan berbagai kelebihannya, pajak pertambahan nilai (PPN) diadopsi oleh banyak negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah[2] yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi (Rosdiana & Tarigan, 2005: 214).

Pengertian Value Added (nilai tambah) menurut Alain Tait (1988:4) adalah  sebagai berikut :

”Value added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, inputs (the raw materials, transport, rent advertising and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and when the final goods and services are sold, some profit are left. So, value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the substractive side (output minus inputs).”

 

Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa nilai tambah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih output dikurangi dengan input.

Oleh karena yang menjadi dasar pengenaan pajak ini adalah nilai tambah (value added), maka istilah yang digunakan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax). Definisi PPN (VAT) menurut Smith, dkk, seperti yang dikutip oleh Rosdiana & Tarigan (2005: 215) adalah sebagai berikut :

”The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between firm’s sales and its purchase during an accounting period, or as the sum of its wage, profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period.”

 

(VAT merupakan pajak atas pertambahan nilai terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan selama kegiatan operasinya. Pertambahan nilai dapat dilihat baik sebagai selisih antara penjualan dan pembelian yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi, ataupun sebagai penjumlahan atas upah, keuntungan, sewa, bunga dan pembayaran lainnya yang bukan merupakan objek pajak selama periode akuntansi yang bersangkutan).

 

 

3.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Hal ini dimaksudkan agar dalam pemungutan pajak tidak terjadi hambatan atau perlawanan dari wajib pajak dan  terdapat keserasian pemungutan pajak. Menurut Adam Smith dalam bukunya “An Inquity into the Natura and Causes of the Wealth of Nations”, terdapat empat asas pemungutan pajak atau yang sering disebut The Four Maxims seperti yang dikutip oleh Waluyo & Ilyas (2000:5), sebagai berikut :

1. Equality

Dalam asas ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak. Keseimbangan atas kemampuan Subjek Pajak mengandung arti bahwa dalam pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan  membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dalam asas ini berlaku ketentuan bahwa dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam kondisi yang berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda pula.

 

2. Certainty

Penetapan pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peraturan perpajakan yang jelas. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayarannya.

3. Convenience

Dalam asas ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kapan saat Wajib Pajak harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, sebagai contoh saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan dan yang sudah memenuhi syarat objektifnya (yaitu suatu syarat dimana Wajib Pajak mempunyai penghasilan diatas penghasilan minimumnya).

4. Economy

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul oleh Wajib Pajak. Dalam asas ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya pemungutan pajak harus dilakukan dengan biaya yang sehemat mungkin, baik biaya yang dikeluarkan oleh fiskus maupun Wajib Pajak.

 

 

3.5. Perbedaan Konsep Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan dan Menurut Akuntansi

Dilihat dari sisi akuntansi, maka konsep biaya menurut Horngren & Foster (1991:25) adalah “a resource sacrificed or forgone to achieve a specific objective”. Senada dengan di atas, Blocher, Chen, Cokins, dan Lin (2005:60) menyatakan bahwa “A cost is incured when a resource is used for some purpose.”

Pengertian biaya menurut peraturan perpajakan adalah semua pengeluaran yang memiliki hubungan langsung dengan penghasilan. Perbedaan perlakukan ini akan membuat berbedanya jumlah biaya yang dilaporkan dalam laporan aktivitas dengan biaya yang memenuhi syarat menurut peraturan perpajakan.  Perbedaan ini dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu (Nainggolan, 2005:74) :

a.     Perbedaan permanen

Perpajakan akan mengakui suatu pengeluaran sebagai biaya dan dapat mengurangi pendapatan atau tidak berdasarkan definisi biaya dan oleh karena itu biaya haruslah terkait langsung dengan usaha memperoleh pendapatan.

b.    Perbedaan sementara

Perbedaan yang berhubungan dengan penggunaan metode dan kebijakan akuntansi.  Perbedaan ini akan terkoreksi dengan sendirinya, dikarenakan karena perbedaan periode mana pengeluaran tersebut dibiayakan dan berapa yang boleh dibiayakan.

 

 

IV. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara terinci mengenai fenomena atau gejala tertentu (Singarimbun, 1985:4). Metodologi pengumpulan data yang kami lakukan dalam tulisan ini adalah kajian literatur (library research), yaitu penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun belum dipublikasikan (Agung, 1992:9)

 

 

V. Ketentuan Perpajakan yang Berkaitan Dengan Pengenaan PPh Atas Penghasilan Yayasan dan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Gedung dan Prasarana Pendidikan pada Yayasan Pendidikan

a.         Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-87/PJ/1995 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis yang Bergerak Dibidang Pendidikan

Berisi poin-poin utama sebagai berikut :

1.          Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan adalah dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari sisa lebih (laba neto).

2.          Sisa lebih yaitu selisih lebih antara penghasilan yang merupakan objek PPh (selain yang dikenakan PPh final) dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

3.          Sisa lebih yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan.

4.          Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dilakukan dengan mendebit rekening aktiva dan rekening dana pembangunan gedung, serta mengkredit rekening kas atau utang dan rekening modal yayasan (penghasilan).

5.          Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut wajib dipergunakan dalam jangka waktu 4 tahun setelah berakhirnya tahun pajak disisihkannya dana tersebut. Apabila setelah lewat 4 tahun yayasan pendidikan itu tidak mempergunakaan dana dimaksud, maka dana tersebut harus diakui sebagai penghasilan yang terutang PPh pada tahun pajak berikutnya setelah masa 4 tahun tersebut terlewati. Disamping itu, terhadap yayasan ini akan dikenai sanksi 2% per bulan

6.          Atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut tidak perlu dibebankan melalui penyusutan, melainkan dibebankan langsung pada saat terjadi atau terutangnya biaya tersebut.

7.          Dalam hal pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut dibiayai oleh pinjaman, maka bunga atas pinjaman itu dapat diakui sebagai biaya (pengurang penghasilan bruto).

 

b.         Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakukan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis

Berisi jenis-jenis penghasilan yayasan pendidikan yang merupakan objek PPh dan jenis biaya yang merupakan pengurang penghasilan bruto.

 

c.         Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-39/PJ.4/1995 mengenai Penyuluhan Tentang Perlakukan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang Sejenis

Berisi perlunya penyuluhan atas kekeliruan dalam penerapan butir 6 dari SE-34/PJ.4/1995, yaitu pengenaan PPh kepada yayasan atau organisasi sejenis terjadi jika ada selisih lebih antara gunggungan penghasilan bruto yang merupakan objek PPh dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam Surat Edaran ini dijelaskan bahwa yang tidak termasuk sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak adalah sumbangan, bantuan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

 

d.        Surat Dirjen Pajak No.S-24/PJ.532/2003 tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai. Berisi poin-poin utama sebagai berikut :

1.          Pengenaan PPN atas pembangunan gedung pendidikan yang dilakukan sendiri oleh yayasan adalah sesuai dengan  Pasal 4 huruf c dan Pasal 16C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2.          Perlakuan PPN dalam penggunaan dana dari surplus lebih anggaran yayasan pendidikan untuk kegiatan investasi dalam bentuk pembangunan gedung pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan sendiri tetap dikenakan PPN dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) KEP-387/PJ/2002.

3.          Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) KEP-387/PJ/2002, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Pembahasan

6.1. Pengenaan PPH Atas Penghasilan Yayasan Pendidikan

Penghitungan pajak penghasilan atas yayasan pendidikan sama dengan badan usaha lainnya yaitu pendapatan yang terkena objek pajak kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut undang-undang pajak penghasilan.  Selisih lebih antara pendapatan dan biaya merupakan laba yang dapat dikenakan pajak dengan tarif pasal 17 Undang – Undang No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UU No 10 Tahun 1994 terakhir UU No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh).

Untuk yayasan pendidikan yang bergerak dalam bidang Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, selisih lebih antara pendapatan dan biaya diberikan perlakuan khusus, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995, selisih atau keuntungan lembaga pendidikan tidak dikenai pajak sepanjang kelebihan tadi diinvestasikan kembali ke dalam bentuk pembangunan prasarana pendidikan.  Pembangunan tersebut dapat berupa :

  • Pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan
  • Gedung sarana pendidikan
  • Asrama mahasiswa
  • Rumah dinas guru, dosen atau karyawan
  • Peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku – buku
  • Sarana olah raga
  • Inventaris kantor

 

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana pendidikan, yayasan harus memisahkan laba dari usaha pendidikan tersebut ke dalam suatu rekening khusus pengembangan pendidikan. Selain itu, yayasan pendidikan dalam melakukan pembangunan tersebut harus memberitahukan rencana pembangunan ke Dirjen Dikti/Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Atas serta kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana yayasan tersebut berdomisili. Pemberitahuan ini hanya digunakan untuk menginformasikan rencana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dimana laba dari usaha yayasan tersebut disisihkan setiap tahunnya.

Apabila dalam jangka waktu 4 tahun setelah pemupukan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tidak direalisasikan, maka dana pembangunan tersebut dianggap sebagai penghasilan dan akan dikenakan pajak penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk aktiva tetap yang dibangun dengan dana pembangunan ini tidak boleh melakukan penyusutan.  Jadi, bangunan yang biaya pendiriannya berasal dari dana tersebut tidak diperbolehkan membebankan penyusutannya dalam pendapatan periode mendatang.

Apabila yayasan pendidikan memperoleh penghasilan diluar usaha utamanya dan diluar donasi dan sumbangan yang diberikan kepada yayasan pendidikan itu, maka atas penghasilan tersebut terutang pajak. Oleh karena itu, didalam perhitungan pajak penghasilan harus dibedakan antara penghasilan yang berasal dari sumbangan dan donasi dengan penghasilan yang berasal dari usaha diluar usaha utamanya yayasan tersebut.

 

Penjelasan di atas dapat diilustrasikan melalui contoh sebagai berikut :

Yayasan TS adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan berlokasi di wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan neraca per 31 Desember 2004, terlihat bahwa yayasan TS telah melakukan pemisahan rekening untuk penyisihan dana pembangunan gedung pendidikan. Berikut ini adalah neraca dan laporan laba rugi dari Yayasan TS :

YAYASAN  TS

NERACA

Per 31 Desember 2004

AKTIVA  
Aktiva Lancar  
Kas 4.419.397,00
Bank 2.146.968.388,11
Uang muka 16.946.340,00
Deposito 15.472.320.754,00
Piutang 153.159.951,00
Total Aktiva Lancar 17.793.814.452,11
   
Aktiva Tetap  
Bangunan 5.903.855.387,00
Akum. Penyusutan (1.747.899.850,20)
Inventaris 3.184.025.262,00
Akum Penyusutan (2.630.820.847,75)
Total Aktiva Tetap 4.079.169.951,05
   
TOTAL AKTIVA 22.502.984.403,16
   
PASSIVA  
Hutang Lancar  
Hutang PPh Ps.21 Masa Desember 4.422.000,00
Hutang PPh Ps.21 Tahunan 7.967.175,00
Giro Dalam Peredaran 3.762.331,00
Uang Muka yang Diterima 650.000,00
Titipan 10.950.303,00
Total Hutang Lancar 27.751.809,00
   
Dana Pembangunan Gedung  
Saldo Awal 16.357.095.761,87
Pembangunan dlm Pelaksanaan (2.397.033.900,00)
Penambahan tahun 2004 4.417.281.342,40
Total Dana Pembangunan Gedung 18.377.343.204,27
   
MODAL  
Modal Yayasan 500.000,00
Sisa Lebih s.d 2003 3.384.667.603,62
Sisa Lebih tahun 2004 685.199.201,27
Bantuan PGDP 27.552.585,00
Total Modal 4.097.889.389,89
   
TOTAL PASSIVA 22.502.984.403,16

 

 

 

YAYASAN  TS

LAPORAN RUGI LABA

Periode Yang Berakhir 31 Desember 2004

 

Keterangan Cfm Komersial Cfm Fiskal
Pendapatan Operasional Unit Pendidikan 11.127.995.999,00 11.127.995.999,00
Pendapatan Operasional Kesehatan Masyarakat 187.813.500,00 187.813.500,00
Pendapatan Non Operasional 43.510.932,00 43.510.932,00
Total Pendapatan 11.359.320.431,00 11.359.320.431,00
     
Beban Kegiatan Langsung (Unit Pendidikan) 1.455.365.240,00 1.455.365.240,00
Beban Tidak Langsung 5.520.777.848,60 5.486.673.848,60
Total Beban 6.976.143.088,60 6.942.039.088,60
     
Pendapatan Lain-Lain (Bunga Bank) 719.303.201,27
Sisa Lebih (Kurang) Sebelum Cadangan 5.102.480.543,67
Cadangan & Prasarana 4.417.281.342,40 4.417.281.342,40
Sisa Lebih (Kurang) Setelah Cadangan 685.199.201,27 N I H I L

 

Berdasarkan data neraca dan laporan rugi laba tersebut di atas, dapat ketahui bahwa Yayasan TS telah mengalokasikan seluruhnya sisa lebih (laba) atas kegiatan usahanya sebagai Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan, dan membuat rekening tersendiri atas dana tersebut.

 

 

6.2. Kesesuaian antara pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk gedung dan prasarana pendidikan dengan Pasal 4 UU PPN dan prinsip dasar PPN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-387/PJ/2002 tanggal 19 Agustus 2002 pada pasal 1 angka 1, pengertian kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002, bahwa suatu kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila memenuhi syarat:

1.    dilakukan tidak dalam kegiatan usaha

2.    yang dibangun adalah bangunan untuk tempat tinggal, tidak termasuk fasilitas penunjang, tetapi kalau untuk tempat usaha termasuk semua fasilitas penunjangnya

3.    luas bangunan 400 m2 atau lebih, untuk kegiatan yang dilakukan 1 Juli 2002 luas bangunan 200 m2 atau lebih

4.    bangunan bersifat permanen, artinya konstruksi utama bengunan tahan sampai dengan 25 tahun atau lebih

5.    khusus untuk bangunan di atas tanah dalam lingkungan real estate, hanya yang tanahnya diperoleh sebelum 1 Januari 1995.

 

Rekening tersendiri atas Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan pada yayasan pendidikan ditujukan untuk kegiatan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan. Kegiatan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut dapat dilakukan oleh pihak kontraktor atau jasa pemborong maupun dilakukan sendiri oleh masing-masing yayasan pendidikan.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut sebagian atau seluruhnya diborongkan kepada pemborong atau kontraktor, baik berdasarkan perjanjian lisan maupun tulisan, maka penyerahan Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP) oleh pemborong atau kontraktor tersebut terutang PPN.

Di sisi lain, suatu yayasan pendidikan dapat melakukan kegiatan membangun gedung dan prasarana pendidikan sendiri (tanpa jasa pemborong atau kontraktor). Berdasarkan Pasal 16 C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 1994 terakhir  UU No 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut sebagai UU PPN 2000), PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang  tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dengan demikian, kegiatan membangun sendiri atas gedung dan prasarana pendidikan dengan dana yang berasal dari rekening dana cadangan juga terutang PPN. Hal ini diperjelas dalam Surat Dirjen Pajak No.S-24/PJ.532/2003 tentang Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai, yang menyebutkan bahwa Perlakuan PPN atas penggunaan dana dari surplus lebih anggaran yayasan pendidikan untuk kegiatan investasi dalam bentuk pembangunan gedung pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan sendiri tetap dikenakan PPN dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat (2) KEP-387/PJ/2002, perhitungan Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Menurut kami, pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri atas gedung dan prasarana pendidikan oleh yayasan pendidikan pada dasarnya bertentangan dengan pasal 4 UU PPN tentang objek pajak PPN.  Sukardji (2005:116) mengemukakan bahwa salah satu prinsip dasar PPN adalah bahwa suatu penyerahan Barang Kena Pajak (selanjutnya disebut BKP) atau Jasa Kena Pajak (selanjutnya disebut JKP) dapat dikenakan pajak apabila dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan (kegiatan usaha atau pekerjaan) Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP).

Hal tersebut selanjutnya dipertegas oleh Pasal 8 jo Pasal 1 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 yang menentukan bahwa penyerahan jasa pemborong dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan pembangunan, perbaikan, atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, baik untuk kepentingan sendiri ataupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis dikenakan PPN. Namun sebaliknya, apabila penyerahan jasa pembangunan kepada diri sendiri tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, maka tidak dikenakan PPN (Sukardji, 2005:116).

 

 

Oleh karena itu, pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang diatur dalam Pasal 16C UU PPN 2000 merupakan suatu langkah keliru yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR ketika membahas dan menetapkan UU Nomor 11 Tahun 1994, karena  sebelum 1 Januari 1995, UU PPN 1984 tidak memiliki pasal seperti ini.

Alasan pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri pada Pasal 16 C UU PPN 2000, seperti yang tercantum dalam memori penjelasannya, adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN.  Alasan tersebut tidak benar karena siapapun yang membangun gedung untuk usaha atau tempat tinggal yang pelaksanaannya tidak menggunakan jasa pemborong yang sudah dikukuhkan sebagai PKP memiliki alasan tertentu, antara lain (Sukardji, 2005) :

a)    bagi orang pribadi adalah untuk menghemat biaya, karena kegiatan ini diawasi sendiri dan bahan bangunan dibeli sendiri dari pada diserahkan pemborong yang pasti biayanya lebih mahal.

b)   bagi pengusaha baik berbentuk badan maupun orang pribadi, dimaksudkan untuk menarik simpati penduduk yang tinggal disekitar tempat usaha karena merasa memperoleh manfaat dari perusahaan yang berada di wilayahnya.

Dengan demikian kegiatan membangun sendiri atas gedung dan prasarana pendidikan yang dilakukan oleh yayasan pendidikan seharusnya tidak dikenakan PPN karena penyerahan jasa pembangunan kepada diri sendiri tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh tukang harian lepas yang tidak dikukuhkan sebagai PKP. Hal tersebut dipertegas dalam memori penjelasan pasal 4 UU PPN 2000, yaitu :

a.    Salah satu syarat penyerahan JKP atau BKP dikenakan PPN adalah penyerahan itu dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP.  Hal ini bertentangan dengan Pasal 16 C yang menentukan bahwa PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan

b.    Suatu penyerahan JKP atau BKP dikenakan PPN apabila yang menyerahkan adalah PKP.  Tukang batu atau tukang kayu harian yang menyerahkan jasa membangun gedung yang dibangun sendiri oleh pemiliknya adalah bukan PKP karena mereka tergolong sebagai pengusaha kecil, maka berdasarkan Pasal 4 huruf c tidak dikenakan PPN, tetapi dalam pasal 16 C tetap dikenakan PPN.

Menurut Smith, dkk, seperti yang dikutip oleh Rosdiana & Tarigan (2005: 215), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas pertambahan nilai terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan selama kegiatan operasinya. Pertambahan nilai dapat dilihat baik sebagai selisih antara penjualan dan pembelian yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi, ataupun sebagai penjumlahan atas upah, keuntungan, sewa, bunga dan pembayaran lainnya yang bukan merupakan objek pajak selama periode akuntansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian PPN tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa setiap kegiatan membangun sendiri pada hakikatnya memberikan nilai tambah (value added) bagi pemiliknya. Nilai tambah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih output dikurangi dengan input (Tait, 1988:4). Hal ini berlaku pula pada yayasan pendidikan yang melakukan kegiatan membangun sendiri atas gedung dan prasarana pendidikannya. Dengan demikian, atas kegiatan membangun sendiri sudah tepat dikenakan PPN dengan tarif efektif 4%. Tarif efektif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan insentif bagi individu yang melakukan kegiatan membangun sendiri sebesar 6%. Oleh karena itu, jika ditinjau dari prinsip dasar PPN, kegiatan membangun sendiri dalam pasal 16 C UU PPN sudah sesuai dengan prinsip PPN.

 

 

6.3. Asas Keadilan dalam Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri untuk gedung dan prasarana pendidikan oleh yayasan pendidikan dengan dana yang berasal dari rekening Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan

Salah satu asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah asas keadilan (equality). Dalam asas tersebut dinyatakan bahwa  pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Dalam asas ini berlaku ketentuan bahwa dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam kondisi yang berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda pula.

Yayasan pendidikan dalam hal ini merupakan Wajib Pajak yang memiliki kondisi berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan itu terlihat dari perlakuan perpajakan atas :

1.         surplus lebih usaha (laba) yang tidak dikenakan pajak penghasilan sepanjang selisih lebih tersebut diinvestasikan kembali ke dalam bentuk pembangunan prasarana pendidikan, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pajak No KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995.

2.         jasa pendidikan merupakan jenis jasa yang dikecualikan atas pengenaan PPN berdasarkan Pasal 4A ayat (3) huruf  f UU PPN 2000.

 

Sehubungan dengan poin 1 di atas, kami melihat bahwa pengenaan PPN  pada yayasan pendidikan atas kegiatan membangun sendiri gedung dan prasarana pendidikan dengan dana yang berasal dari laba ditahan yang sudah dibuatkan rekening sendiri sebagai Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan telah bersifat adil.

Berdasarkan asas keadilan berlaku ketentuan bahwa dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam kondisi yang berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda pula. Oleh karena yayasan pendidikan memiliki kondisi berbeda seperti yang telah disebutkan di atas, maka dalam penerapan asas keadilan atas kegiatan membangun sendiri gedung dan prasarana pendidikan dengan dana yang berasal dari rekening Dana Cadangan Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan pemerintah memberikan insentif pajak atas pengenaan PPN atas kegiatan membangun tersebut dengan pengenaan tarif efektif sebesar 4 % bukan 10 % dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan tersebut.

Menurut penulis, meskipun jasa pendidikan merupakan jenis jasa yang dikecualikan atas pengenaan PPN berdasarkan Pasal 4 A ayat (3) huruf f UU PPN 2000 bukan berarti atas kegiatan membangun sendiri atas gedung dan prasarana pendidikan tidak terutang PPN.  Jasa pendidikan dikecualikan dari jasa yang terutang PPN karena pemerintah berusaha untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dengan kata lain pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak atas kegiatan pendidikan di Indonesia.

VII.   Kesimpulan dan Saran

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain :

1.      Pengenaan pajak penghasilan atas keuntungan dari usaha yayasan pendidikan tidak dikenakan pajak sepanjang keuntungan tersebut disisihkan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam tempo maksimal 4 tahun.  Apabila dalam jangka waktu tersebut belum direalisasikan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut maka dana pembangunan gedung tersebut dikenakan pajak penghasilan beserta sanksi menurut peraturan perpajakan.

 

2.      Atas kegiatan membangun sendiri gedung dan prasarana pendidikan pada yayasan pendidikan yang dananya berasal dari rekening Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan telah sesuai dengan prinsip dasar PPN. Di sisi lain, pernyataan pada Pasal 16 C UU PPN 2000 bertentangan dengan definisi obyek pajak PPN Pasal 4 UU PPN 2000 beserta penjelasannya.

 

3.      Pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri gedung dan prasana pendidikan yang dilakukan oleh yayasan pendidikan sudah mencerminkan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Hal itu dikarenakan kegiatan membangun sendiri dikenakan tarif efektif sebesar 4 % dari total biaya yang dikeluarkan oleh pemilik yayasan.  Dimana 6% dari PPN yang seharusnya disetorkan ke kas negara telah menjadi insentif bagi pemilik yayasan pendidikan sebagai wajib pajak.

 

 

7.2. Saran-Saran

Suatu ketentuan yang salah pasti akan menimbulkan efek negatif di kemudian hari.  Pasal 16 C UU PPN 2000 disadari atau tidak telah membuka peluang terjadinya penyimpangan di dalam praktek pengenaan PPN. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1.      Terdapat aturan yang spesifik tentang batasan dan kriteria untuk pengenaan PPN atas membangun sendiri dalam kaitannya dengan yayasan pendidikan agar memberikan iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

2.      Perlu adanya harmonisasi antara pasal 4 UU PPN dengan pasal 16C sehingga tidak ada kerancuan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan di lapangan.

Daftar Pustaka

 

 

Agung, I Gusti Ngurah. Metode Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis. Jilid 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.

 

Andreasen, Philip Kotler. Strategic Marketing for Non-profit Organizations. New Jersey; Prentice-Hall. 1996.

 

Blocher, Edward J., Kung H. Chen, Gary Cokins, dan Thomas W. Lin. Cost Management : A Strategic Emphasis. New York: McGraw-Hill Inc. 2005.

 

Horngren, Charles T. dan George Foster. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Seventh Edition. New Jersey: Prentice –Hall. 1991.

 

Mansury, M. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind Hill-Co. 1996.

 

Nainggolan, Pahala. Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.

 

Rosdiana, Haula dan Tarigan. Perpajakan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005.

 

Singarimbun, M dan Sofian E. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES. 1985.

 

Sommerfield, Ray M., Hershel M. Anderson dan Horeace R. Brock. An Introduction to Taxation. New York: Harcourt Brace Jonovich Inc. 1982.

 

Sukardji, Untung. Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2005. Jakarta PT RajaGrafindo Persada. 2005.

_______ Renovasi Tidak Dikenakan PPN Membangun Sendiri. Jurnal Perpajakan Indonesia, volume 4 nomor 7, April 2005.

 

Tait, Alan A. Value Added Tax: International Practice and Problems. Washington DC: IMF. 1988.

 

Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2000.


[1] Tax reliefs merupakan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan oleh undang-undang. Tax reliefs itu sendiri darpat terdiri dari beragam nama dan bentuk, antara lain: adjustments, deductions, exemptions, allowances, dan credits. Penerapan tax reliefs yang paling banyak digunakan oleh sistem pajak penghasilan di seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah deductible expenses dan personal exemption (Rosdiana & Tarigan, 2005: 146-149).

[2] Nilai tambah adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba (Rosdianan & Tarigan, 2005: 214).

PENDAHULUAN

I.       Latar Belakang dan Permasalahan

1.1. Latar Belakang

Maraknya perkembangan harga saham di pasar modal kita beberapa saat terakhir ini telah mendorong banyaknya calon investor yang ingin lebih mengetahui saham-saham yang prospektif untuk dibeli. Untuk keperluan tersebut maka dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam mengenai harga saham itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Penilaian harga saham suatu perusahaan dalam kaitannya untuk melakukan investasi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental.

Analisis teknikal pada dasarnya dilakukan dengan cara melihat pergerakan saham dari waktu ke waktu dengan menggunakan grafik, sedangkan analisis fundamental merupakan analisis yang lebih didasarkan pada nilai (value) dari perusahaan yang bersangkutan.

Di antara metode fundamental yang sering digunakan menganalisa saham antara lain:

1.      Value. Tujuan dari penganut ‘resep’ ini adalah membeli saham dengan diskon sebesar mungkin dari nilai intrinsik atau mencari saham yang nilainya lebih dari yang mereka bayarkan. Dengan analogi lain seperti mencari dan membeli sebuah mobil dengan harga murah dari harga semestinya di pasaran untuk keesokan harinya dijual dengan harga yang lebih tinggi (wajar).

Bagi value investor, mereka biasa melihat ukuran seperti:

o    Price/Earning Ratio (PER)

    • Dividend Yield
    • Book value per share
    • Total Sales/Kapitalisasi Pasar
  1. Growth. Bagi pemegang resep ini mencari saham berarti mencari perusahaan dengan pertumbuhan penjualan dan keuntungan yang tinggi. Mereka menganalisa kualitas dari usaha yang dijalankan dan pertumbuhan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.
  2. Income. Walaupun saat sekarang kebanyakan investor membeli saham mengharapkan capital gain akan tetapi beberapa investor membeli saham dengan mengharapkan dividen yang dibayarkan. Biasanya saham yang cocok kriteria ini adalah saham yang berada pada industri yang sudah matang dengan pertumbuhan lambat tetapi membayarkan dividen payout yang tinggi.
  3. GRAP. Merupakan resep yang dipopulerkan sang koki ‘ John Irving’ pada buku ‘The World According to GARP‘. GARP singkatan dari growth at reasonable price. GARP menggabungkan resep growth dan value, dan mencari perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dan harga pasar dibawah nilai intrinsik. Pendekatan yang sering dipakai GARP adalah membeli saham ketika P/E ratio lebih rendah dari pertumbuhan earning per share (laba per saham) dimasa mendatang.
  4. Quality. Selain memakai pendekatan gabungan yang menilai kualitas fundamental perusahaan pendekatan ini juga menilai kualitas dan integritas manajemen sebelum membeli suatu saham.

Investor terkenal Warren Buffet memakai pendekatan ini dan selalu menilai kualitas fundamental dan kualitas manajemen sebelum membeli saham tersebut untuk jangka panjang.

1.2. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah penggunaan analisis fundamental, terutama berdasarkan nilai intrinsik saham untuk menentukan pergerakan harga saham perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi pada saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan PT Indonesian Satellite Corporation, Tbk.

II.    Profil Perusahaan

2.1  PT Indonesian Satellite Corporation, Tbk.

Pendirian Perusahaan

PT Indonesian Satellite Corporation Tbk (“Perusahaan”) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan akta notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H. No. 55 tanggal 10 November 1967 di Negara Republik Indonesia. Akta pendirian ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir diaktakan dengan akta notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 34 tanggal 16 Juli 2003, antara lain mengenai perubahan Direksi Perusahaan.

Berdasarkan keputusan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perusahaan tanggal 27 Desember 2002 yang diaktakan dengan notaris Rini Yulianti, S.H. (sebagai notaris pengganti Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.) No. 6 tanggal 8 Januari 2003, pemegang saham menyetujui untuk mengubah status Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Republik Indonesia yang diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970. Pemegang saham juga memutuskan untuk mengubah anggaran dasar Perusahaan, antara lain mengenai perubahan nama Perusahaan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesian Satellite Corporation Tbk menjadi PT Indonesian Satellite Corporation Tbk.

Pada tanggal 7 Februari 2003, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam surat keputusannya No. 14/V/PMA/2003, menyetujui perubahan status Perusahaan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Di samping itu, melalui surat No. C-06145 HT.01.04.TH.2003 tanggal 21 Maret 2003, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan mengenai perubahan status Perusahaan seperti yang dijelaskan di atas.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, Perusahaan bertujuan untuk menyelenggarakan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi serta informatika dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

• Penyediaan jaringan, jasa telekomunikasi dan informatika;

• Perencanaan, pembangunan dan pengadaan fasilitas telekomunikasi dan informatika

termasuk sumber daya pendukung;

• Pengoperasian (yang meliputi pemasaran jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dan

informatika yang diselenggarakan Perusahaan), pemeliharaan dan pengembangan dan penelitian, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi dan informatika, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri; dan

• Pengembangan jaringan, jasa telekomunikasi dan informatika.

Perusahaan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1969. Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah menyelenggarakan jasa telekomunikasi sentral internasional, termasuk jasa telepon internasional, teleks, telegram, sambungan komunikasi data paket, jasa faksimili penyimpanan dan pengiriman dan jasa Inmarsat untuk komunikasi bergerak. Perusahaan juga memberikan berbagai jasa telekomunikasi internasional non-sentral, termasuk sirkit sewa berkecepatan rendah dan tinggi, video-link, TV link, Integrated Services Digital Network (“ISDN”) dan jasa lainnya yang khususnya meliputi  transmisi data atau gambar selain suara.

Kedudukan Perusahaan sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional ditegaskan kembali berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1991.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 36 mengenai Telekomunikasi yang berlaku efektif mulai bulan September 2000. Berdasarkan Undang-undang tersebut, penyelenggaraan jasa telekomunikasi meliputi:

• Jaringan telekomunikasi

• Jasa telekomunikasi

• Jasa telekomunikasi khusus

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Koperasi dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus dapat diselenggarakan oleh perorangan, instansi pemerintah dan badan hukum selain penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi. Undang-undang No. 36 melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pada tanggal 14 Agustus 2000, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri Perhubungan, memberikan izin prinsip kepada Perusahaan sebagai penyelenggara nasional jasa telekomunikasi Digital Communication System (“DCS”) 1800, sebagai kompensasi atas penghentian lebih awal hak jasa telekomunikasi internasional Perusahaan efektif tanggal 1 Agustus 2003 yang diberikan sebelum izin tersebut diperoleh. Izin prinsip ini berlaku untuk dua tahun apabila Perusahaan dapat membangun sekurang-kurangnya 10% cakupan wilayah layanan nasional di daerah geografi yang berpenduduk dalam kurun waktu dua tahun. Pada tanggal 23 Agustus 2001, Perusahaan memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Perhubungan. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.247 tanggal 6 November 2001, izin penyelenggaraan tersebut dialihkan ke anak perusahaan yang baru didirikan PT Indosat Multi Media Mobile

Pada tanggal 7 September 2000, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perhubunganjuga memberikan izin prinsip kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan telepon lokal dan sambungan langsung jarak jauh dalam negeri, sebagai kompensasi atas penghentian hak jasa telekomunikasi internasional Perusahaan. Di lain pihak, Telkom telah diberikan izin prinsip untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional sebagai kompensasi atas penghentian lebih awal hak penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh. Izin prinsip Perusahaan untuk jasa telekomunikasi lokal dan sambungan langsung jarak jauh tersebut berlaku untuk dua tahun dari tanggal penerbitannya agar Perusahaan memiliki cukup waktu untuk membangun dan melakukan persiapan komersial dalam penyediaan jasa tersebut.

Pada tanggal 28 Juni 2001, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi memberikan izin prinsip kepada Perusahaan untuk menyelenggarakan jasa Voice Over Internet Protocol (“VoIP”). Pada tanggal 26 April 2002, Perusahaan memperoleh izin operasi VoIP dengan cakupan nasional. Izin operasi Perusahaan untuk VoIP akan dievaluasi setiap lima tahun setelah tanggal dikeluarkannya.

Berdasarkan surat dari Menteri Perhubungan tanggal 1 Agustus 2002, Perusahaan diberikan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap lokal dengan wilayah operasi Jakarta dan Surabaya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 130 Tahun 2003, izin penyelenggaraan ini akan diperbaharui menjadi izin nasional pada tanggal 17 April 2003. Nilai dari izin yang diberikan ke Telkom dan Perusahaan masih dihitung oleh penilai independen, sebagai kompensasi kepada Telkom dan Perusahaan atas penghentian hak eksklusif mereka masingmasing atas penyelenggaraan jasa telekomunikasi lokal/domestik dan internasional. Per 8 Agustus 2003, laporan penilai independen tersebut belum difinalisasi. Perusahaan berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Jakarta dan memiliki sentral gerbang internasional yang terletak di Jakarta, Medan, Batam dan Surabaya.

Penawaran Umum Efek Perusahaan

Seluruh saham Seri B Perusahaan dicatatkan dan diperdagangkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sejak tahun 1994. American Depository Shares (“ADS”, setiap ADS mewakili 10 saham Seri B) Perusahaan juga telah diperdagangkan di Bursa Efek New York sejak tahun 1994.

Struktur Anak Perusahaan

Perusahaan mempunyai penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung pada anak perusahaan berikut:

  1. PT Satelit Palapa Indonesia (Jakarta)
  2. Satelindo International Finance B.V.(Amsterdam)
  3. PT Satelindo Multi Media (Jakarta)
  4. PT Indosat Multi Media Mobile (Jakarta)
  5. PT Bimagraha Telekomindo (Jakarta)
  6. PT Aplikanusa Lintasarta (Jakarta)
  7. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Jakarta)
  8. PT Indosat Mega Media (Jakarta)
  9. PT Sisindosat Lintasbuana (Jakarta)
  10. PT Asitelindo Data Buana (Jakarta)
  11. PT Indosatcom Adimarga (Jakarta)

 

PT Satelindo

Indosat memiliki 100% kepemilikan saham pada PT Satelindo (secara langsung dan melalui PT Bimagraha Telekomindo) yang mengelola jasa provider selular GSM 900, jasa SLI 008, dan penyewaan transponder satelit. Satelindo saat ini merupakan operator selular terbesar kedua di Indonesia. Satelindo memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT Satelindo International Finance B.V. and PT Satelindo Multimedia.

 

PT Indosat Multimedia Mobile (IM3)

99,94% saham IM3 dikuasai oleh Indosat, dan merupakan anak perusahaan yang melayani jasa selular GSM 1800 dengan kemampuan GPRS. IM3 saat ini menempati peringkat keempat dalam pasar jasa selular di Indonesia.

 

 

PT Indosat Mega Media (IM2)

IM2 pada saat ini menangani jasa internet dan multimedia, termasuk jasa TV kabel, IP-based multimedia, dan jasa jaringan komunikasi IP-based LAN & WAN. IM2 juga merupakan pelopor jasa MIDI di Indonesia. IM2 memiliki 3 anak perusahaan, yaitu PT Yasawirya Indah Mega Media, PT Menara Jakarta, dan PT Multimedia Nusantara (telah didivestasi pada April 2003). Kepemilikan saham Indosat di IM2 saat ini adalah sebesar 99,84%.

 

PT Aplikanusa Lintasarta

Lintasarta yang 69,46% sahamnya dimiliki oleh Indosat merupakan perusahaan yang memberikan pengadaan jasa komunikasi data berkecepatan tinggi dan juga jasa jaringan perusahaan. Lintasarta mempelopori pengembangan sistem transfer perbankan secara elektronik di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah ATM Bersama yang merupakan jaringan ATM bersama pertama di Indonesia. Lintasarta memiliki PT Arthajasa dan PT Swadarma Marga Inforindo (SMI) sebagai anak perusahaannya.

 

PT Sisindosat

Indosat saat ini menguasai 96,87% saham PT Sisindosat. Sisindosat merupakan perusahaan yang terlibat dalam penyediaan jasa pengembangan teknologi informasi (IT), perangkat lunak IT, dan pelatihan IT. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia (EDI), PT Sistelindo Mitralintas, PT Graha Lintas Properti, PT Kalimaya Perkasa Finance, PT Asitelindo Data Buana, dan PT Intikom Telepersada.

Susunan Kepemilikan Saham Indosat
Posisi 31 Oktober 2003

PEMEGANG SAHAM %
Indonesia Communication Ltd. 41,94
Negara RI 15,00
The Bank of New York 7,27
Publik :
Pemodal Nasional 10,39
Pemodal Asing 25,40
Total Publik 35,80
JUMLAH SAHAM 100,00

 

 

 

 

2.2 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Pendirian Perusahaan

Telkom merupakan kelanjutan dari bagian suatau badan usaha bernama Post-en- Telegraaafdienst yang didirikan dengan Staatsblad No.52 tahun 1884. Berdasarkan Staatsblaad No.395 tahun 1906, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pemilikan harta kekayaan (aset) Post-en Telegraafdienst serta mengubah namanya menjadi Post, Telegraaf en Telefoondienst atau disebut juga PTT-Dienst. Pada tahun 1931, PPT-Dienst ditetapkan sebagai Perusahaan Negara berdasrkan Staatsblad No.419 tahun 1972 tentang Indonesische Bedrijvenwet (I.B.W., Undang-Undang Perusahaan Negara). Selanjutnya pada tahun 1960, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.19 tahun 1960, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan PTT-Dienst memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN). Dalam Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi diseutkan bahwa Perusahaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I.B.W. dilebur kedalam Perusahaan negara Pos dan Telekomunikasi (PN Pos dan Telekomunikasi).

Sejalan dengan pesatnya perkembangan lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi, maka pada tahun 1965 Pemerintah memendang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi 2 Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasrkan Peraturan Pemerintah No.29 than 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro didirikan Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi didirikan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).

Pada tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 tahun1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi, status PN Telekomunikasi diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan nama Perusahaan Umum telekomunikasi (PERUMTEL), yang merupakan badan usaha tunggal penyelenggara jasa telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhir tahun 1980, Pemerintah mengambil kebijakan bahwa Negara Republik Indonesia membeli seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) dari American Cable & Radio Corporation, suatu perusahaan yang didirkian berdasarkan peraturan perundangan negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Setalah seluruh saham American Cable & Radio Corporation dalam Indosat dibeli oleh Negara Republik Indonesia, Indosat yang semula merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing, diubah statusnya menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero).

Selanjutnya guna lebih meningkatkan pelayanan jasa telekomunkasi untuk umum, dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974 tentang Telekomunkasi untuk umum, PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunkasi untuk umum dalam negeri dan Indosat ditetapkan sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum internasional.

Untuk dapat lebih mengantisipasi tuntutan perkembangan telekomunikasi yang semakin pesat dimana dibutuhkan management yang lebih profesional, maka berdasrkan Perturan Pemerintah No.25 tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), status PERUMTEL diubah menjadi Perusahaan Persroan (Persero), sbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1969. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa dengan dialihkannya bentuk PERUMTEL menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PERUMTEL dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut, dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan serta karyawan PERUMTEL yang ada pada saat pembubarannya, beralih sepenuhnya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa Modal Ditempatkan dan Modal Disetor TELKOM pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam PERUMTEL. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991, pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut diatas dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.4 tahun 1971. Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1991 disebutkan bahwa penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bersangkutan dikuasakan kepada Menteri Keuangan, yang dalam hal ini dapat menyerahkan kuasa dengan hak substitusi kepada Menparpostel. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Menparpostel Republik Indonesia selaku kuasa dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Soetjipto, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depparpostel Republik Indonesia mendirikan TELKOM berdasarkan Akta Pendirian No. 128, tanggal 24 September 1991, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.68, tanggal 11 November 1991, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK No.C2-6870.HT.01.01.Th.91,tanggal 19 November 1991 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing di bawah No.1188/Not/1991/PN.JKT.SEL dan No.1189/Not/1991/PN.JKT.SEL, keduanya tanggal 4 Desember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.5, tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No.210.

Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 14 Januari 1993 yang dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar TELKOM No.111, tanggal 26 Februari 1993, dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK No.C2-1679.HT.01.04.Th.93, tanggal 17 Maret 1993 dan didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No.290 dan No.291, tanggal 7 April 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.47, tanggal 11 Juni 1993, Tambahan No.2654, telah dilakukan perubahan pada pasal 1 Anggaran Dasar TELKOM sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan TELKOM, dari Jakarta ke Bandung.

Dalam rangka Penawaran Umum, seluruh ketentuan Anggaran Dasar Telkom diubah sebagaimana dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No.74, tanggal 25 Juli 1995 dan Akta Perubahan No.15 tanggal 7 Agustus 1995, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan SK No.C2-9834.HT.01.04.Th.95, tanggal 8 Agustus 1995 dan didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing di bawah No.1008 dan No.1009, tanggal 21 Agustus 1995 serta berdasarkan Surat Keterangan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, tanggal 23 Agustus 1995, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76, tanggal 22 September 1995, Tambahan No.7900.

 

Struktur Anak Perusahaan

PT Telekomunikasi Selular Indonesia

PT Telkomsel merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang bergerak sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak selular.

 

PT Indonusa Telemedia

PT Indonusa Telemedia menangani bisnis multimedia penyiaran dan Internet dengan nama produk TELKOMVision.

 

PT Infomedia Nusantara

PT Infomedia Nusantara mengelola bisnis penerbitan Buku Petunjuk Telepon (Yellow Pages) dan Call Center.

Selain anak perusahaan tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. dalam menjalankan operasi perusahaannya telah mengelompokan unit-unit yang ada dalam organisasi ke dalam bentuk Divisi, Center, dan Yayasan.

Susunan Kepemilikan Saham Telkom
Posisi 30 Juni 2003

PEMEGANG SAHAM Posisi 30 Juni 2003 %
Dwi Warna 1  
Negara RI 5.160.235.355 51,19
Pemodal Nasional 280.999.809 2,78
Pemodal Asing 4.638.769.475 46,02
Total Publik 4.919.764.284 48.81
JUMLAH SAHAM 10.079.999.640 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN MASALAH

Analisis Fundamental

Analisis fundamental digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan dan trend perusahaan, mengevaluasi tingkat efisiensi perusahaan dan memperoleh gambaran secara umum karakteristik operasi sebuah perusahaan.

Dalam kasus telkom dan indosat, kelompok kami akan menggunakan analisis fundamental dengan menggunakan rasio keuangan dan analisis beta.  Rasio keuangan yang digunakan, yaitu :

  1. Liquidity Ratio, yaitu kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek.  Dalam melakukan analisis likuiditas ini digunakan current ratioCurrent ratio adalah rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan pada tanggal neraca dengan hutang jangka pendek.

Aktiva lancar

Current ratio =

Hutang lancar

 

  1. Activity Ratio, yaitu rasio untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam memanfaatkan sumber – sumber dana yang ada.  Ratio – ratio aktivitas dinyatakan sebagai perbandingan antara penjualan dengan berbagai aktiva pendukung terjadinya penjualan.

§  Average Collection Period, yaitu ukuran efektivitas penagihan piutang.

A/R

Average Collection Period =

Sales

§  Inventory Turnover, yaitu persediaan ditentukan secara rata – rata

Sales

Inventroy Turnover =

Inventory

 

  1. Profitability Ratio, yaitu ratio untuk mengukur efektivitas operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  Profitability ratio yang digunakan adalah return on total asset.
    • Return on total asset, yaitu ratio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menciptakan laba.

Net Income

Return on total asset =

Total Asset

 

§  Return on Equity, yaitu ratio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan quity yang ada untuk menciptakan laba.

Net Income

Return on Equity =

Common Equity

 

 

§  Net Profit Margin, yaitu untuk menghitung perbandingan laba bersih dengan penjualan.

Net Income

Net Profit Margin =

Sales

 

 

Berikut ini adalah hasil ratio keuangan PT Telkom, Tbk dan PT Indosat :

Tabel 1. Financial Ratio for September 2002 & 2003
PT Telkom, Tbk
     
Ratio 2002 2003
1 2 (%) 3 (%)
Current ratio 108.95 83.64
Equity to total assets 34.75 36.7
Equity to total liabilities 112.17 124.57
Fixed assets to total equity 203.97 215.75
Total liabilities to total assets 30.97 29.47
Total liabilities to total equity 89.14 80.27
Net income to sales 48.44 21.88
Sales to total assets 36.97 43.38
Return on assets (ROA) 17.91 9.49
Return on Equity (ROE) 51.55 25.86
Inventory turnover 67.81 107.63
Average collection period (day) 49.78 43.94

 

Tabel 2. Financial Ratio for September 2002 & 20032
PT Indosat, Tbk
     
Ratio 2002 2003
1 2 3
Current ratio 167.67 170.96
Equity to total assets 47.25 48.03
Equity to total liabilities 297.21 368.161
Fixed assets to total equity 155.18 161.74
Total liabilities to total assets 15.9 13.04
Total liabilities to total equity 33.64 27.16
Net income to sales 9 9
Sales to total assets 21.05 26.23
Return on assets (ROA) 2 2
Return on Equity (ROE) 4 5
Inventory turnover 53.1 78.7
Average collection period (day) 44 24

 

Analisis beta digunakan untuk mengukur fluktuasi saham maupun portofolio dibandingkan dengan fluktuasi pasar secara keseluruhan.  Jika nilai beta lebih dari 1 maka mengindikasikan bahwa harga saham tersebut lebih berfluktuatif daripada pasar, sedangkan beta kurang dari 1 berarti harga saham tersebut tidak berfluktuatif terhadap pasar.  Berikut ini adalah nilai beta berdasarkan asumsi kelompok kami :

Perusahaan Nilai beta
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk 0.914
PT Indonesia Satellite Corporation Tbk 0.724

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Devidend Discount Model

ANALISIS SAHAM PT TELKOM & PT INDOSAT BERDASARKAN DEVIDEND DISCOUNT MODEL
         
Keterangan Tahun (Telkom) Tahun (Indosat)
  2002 2003 2002 2003
laba (Rp) 7,568,457,000,000 4,371,964,000,000 435,467,000,000 566,569,000,000
Jumlah lbr saham beredar 10,079,999,639 10,079,999,639 1,035,494,840 1,035,499,999
EPS 751 434 421 547
Deviden yang dibayarkan 1,767,489,000,000 1,225,844,000,000 581,119,704,208 151,317,614,854
Deviden per lembar 175.35 121.61 561.2 146.13
Deviden Payout Ratio (DPR) * 0.23 0.28 1.33 0.27
b (playback ratio) ** 0.77 0.72 -0.33 0.73
Equity 14,682,869,000,000 16,907,807,000,000 10,679,837,000,000 11,050,631,000,000
Return on equity (ROE) *** 51.55% 25.86% 4% 5%
Growth **** 0.3951 0.1861 -0.0134 0.0293
k (required return) *****   0.2210   0.1927

 

Ket :

* DPR = Deviden yang dibayarkan/Laba Bersih

** b=1-DPR

*** ROE = Net Income/Common Equity

**** k = rf + b (rm – rf)

Dimana :

rf dari SBI  thn 2003= 8.48%

rpremium = suku bunga+risk country di Indonesia

rpremium = 8.48% + 6.42% (2003)

rpremium = 14.9

beta telkom = 0.914 (asumsi)

beta indosat = 0.724 (asumsi)

rf dari SBI thn 2002 = 13%

rpremium = 11% + 8.49%

rpremium = 19.49 %

 

Untuk menghitung nilai intrinsic dari saham PT Telkom dan PT Indosat adalah sebagai berikut : (dalam perhitungan menggunakan beberapa asumsi karena keterbatasan data)

Data yang diperoleh dari analisis saham PT Telkom dan PT Indosat, yaitu :

PT Telkom                                                     PT Indosat

Do = 175.35                                                    Do = 561.2

K = 0.2210                                                      k = 0.1927

G1 = 0.3951                                                    g1 = -0.0134

G2 = 0.1861                                                    g2 = 0.0293

Ditanyakan : Nilai intrinsic PT Telkom dan PT Indosat?

Jawab :

Rumus :

D1 = Do(1+g)

D2 = D1(1+g)

P2 = D2/k-g

Vo = D1/(1+g) + (D2+P2)/(1+g)2

PT Telkom

D1 = Do (1+g1)                                                          P2 = D2/k-g2

D1 = 175.35 (1+0.3951)                                             P2 = 290.15/0.2210-0.1861

= 244.63                                                                     =  8313.75

D2 = D1 (1+g2)

D2 = 244.63 (1+0.1861)

=290.15

Vo = D1/(1+k) + (D2+P2)/(1+k)2

Vo = 244.63/(1+0.2210) + (290.15+8313.75)/(1+0.2210)2

= 5974.77

 

PT Indosat

D1 = Do (1+g1)                                                          P2 = D2/k-g

D1 = 561.2(1-0.0134)                                                 P2 = 537.9/(0.1927-0.0293)

= 553.67                                                                      = 3291.92

D2 = D1(1+g2)

D2 = 553.67(1+0.0293)

= 537.9

Vo = D1/(1+k) + (D2+P2)/(1+k)2

Vo = 553.67/(1+0.1927) + (537.9+3291.92)/(1+0.1927)2

= 2692.25

 

Berdasarkan analisa kelompok kami, harga saham PT Telkom pada tanggal 11 November 2003 adalah Rp. 11.950,- dan harga saham PT Indosat pada tanggal 11 November 2003 adalah Rp. 5.700,-.  Jika harga pasar lebih besar dari intrinsic value maka overvalue sehingga saham tersebut sebaiknya dijual dan jika harga pasar lebih kecil dari intrinsic value maka undervalue sehingga saham tersebut di beli.

Berdasarkan analisa diatas, intrinsic value PT Telkom sebesar Rp 5974.77 lebih kecil dari harga pasar saham tersebut.  Maka kelompok kami tidak akan membeli saham tersebut atau kami akan menjual saham PT Telkom jika kami memiliki saham tersebut. Sedangkan kami tidak akan membeli untuk saham PT Indosat karena nilai intrinsic dari saham PT Indosat sebesar Rp 2692,25 lebih kecil dari harga saham dipasar.

 

Kesimpulan

Untuk mengukur kinerja sebuah perusahaan dan nilai intrinsic saham dari sebuah perusahaan dapat digunakan beberapa pendekatan, dimana salah satunya adalah pendekatan fundamental.  Kelompok kami menggunakan studi kasus perusahaan PT Telkom, Tbk dan PT Indosat, Tbk untuk menghitung nilai intrinsik dari saham – saham perusahaan tersebut.

Kelompok kami menggunakan pendekatan fundamental untuk menganalisa kinerja perusahaan tersebut diatas.  Pendekatan fundamental yang digunakan yaitu :

1.      Liquidity Ratio

2.      Activity Ratio

3.      Profitability Ratio

Kemudian untuk menghitung nilai intrinsic saham – saham tersebut, kelompok kami menggunakan Devidend Discount Model.  Dengan menggunakan model tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai intrinsic kedua saham tersebut lebih kecil dari harga saham di pasar, sehingga kelompok kami tidak akan membeli kedua saham tersebut.  Analisa tersebut didasarkan beberapa asumsi yang kami lakukan karena keterbatasan data untuk menghitung faktor – faktor yang mempengaruhi harga saham perusahaan tersebut. Continue Reading »

Pendahuluan

Tuntutan terhadap terwujudnya good governance di setiap sector, kini semakin gencar dilakukan.  Hal ini diketahui dengan banyaknya penelitian mengenai terjadinya krisis ekonomi di negeri ini, yang ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (public atau swasta) di Indonesia.

Para pelaku dan pemerintah sering menempatkan pasar modal semata – mata hanya sebagai alat atau media penghimpunan dana pembangunan dan kurang memberikan perhatian pada fungsi – fungsi yang tak kalah pentingnya dari penghimpunan dana. Selain itu pasar modal dapat dimanfaatkan pula untuk penyebaran kepemilikan saham, restrukturisasi usaha, pengembangan good corporate governance dan motor keterbukaan melalui prinsip transparasi dan full disclosure.

Salah satu pelaku ekonomi didalam pasar modal adalah perusahaan – perusahaan yang berbadan hukum Perseroaan Terbatas, dimana untuk mengembangkan usahaanya perusahaan – perusahaan ini dapat menawarkan atau menjual saham kepada masyarakat melalui penawaran perdana saham yang lebih sering disebut Initial Publik Offering (IPO).  IPO ini dilakukan melalui pasar modal lewat bursa efek.

Pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang terpisah dari manajemen perusahaan.  Dimana pihak manajemen perusahaan berkewajiban mempertanggung jawabkan dana yang telah dipercayakan kepada mereka.  Laporan keuangan perusahaan adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan yang dikelola oleh manajemen.  Laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk keperluan manajemen perusahaan saja, tetapi juga dimanfaatkan oleh para investor atau pihak luar yang berkepentingan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Untuk itu pihak manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggung jawaban keuangan yang disajikan kepada pihak luar yang berkepentingan dapat dipercaya.  Demikian pula pihak luar yang berkepentingan untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya sebagai pengambilan keputusan memerlukan pula jasa pihak ketiga.  Untuk itu profesi akuntan public diperlukan untuk melakukan audit atas laporan keuangan dan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam Laporan Keuangan.

Permasalahan

Terhadap merebaknya tuntutan terwujudnya good governance didalam perusahaan yang terdaftar di bursa efek, maka profesi akuntan banyak mendapat sorotan.  Sorotan tersebut berkaitan dengan peranan profesi akuntan selama ini dalam ikut serta mewujudkan good governance tersebut.  Dalam kesempatan ini, penulis akan mengeksplorasi peran akuntan public didalam mewujudkan good corporate governance di pasar modal Indonesia.

Pembahasan Masalah

Pasar Modal Indonesia

Pasar modal adalah sumber dana segar jangka panjang.  Keberadaan institusi ini tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia di dalam negeri maupun yang tersedia di luar negeri.

Pasar modal dapat memenuhi kebutuhan dana, baik bagi swasta maupun bagi pemerintah dan BUMN.  Karena hal tersebut, maka perlu adanya optimalisasi dari pasar modal, perlu adanya perhatian serius terhadap pasar modal Indonesia.  Dampak optimalisasi pasar modal adalah terciptanya stabilitas social.  Hal ini terjadi disebabkan karena :

  1. Pasar modal menggunakan prinsip full disclosure, diaman prinsip ini menuntut perusahaan yang go public membuka informasi tentang dirinya secara transparan.  Pengungkapan usaha perusahaan tersebut tidak saja menyangkut soal prospek tapi juga resiko usaha.
  2. Dengan makin banyaknya perusahaan yang masuk ke pasar modal, berarti memberi kesempatan kepada investor kecil untuk ikut memilliki perusahaan lewat pembelian saham.  Sehingga kecemburuan social bisa dikurangi.
  3. Perusahaan yang masuk ke pasar modal itu memberi keuntungan baik secara politis atau ekonomis.  Secara ekonomis, perusahaan yang sudah masuk pasar modal tidak lagi semata – mata tergantung kepada kredit bank, dan dapat melakukan perencanaan keuangan dengan baik dan perusahaan bisa berjalan lebih fleksibel.

Didalam pembiayaan melalui pasar modal memiliki beberapa keuntungan antara lain, yaitu :

  1. Mendapat dana segar yang cukup besar
  2. Keunggulan perusahaan dapat terus terjamin
  3. Perusahaan akan terus terpublikasi
  4. Adanya proses internasionalisasi, karena saham – sahamnya dimiliki oleh investor asing
  5. Perusahaan harus mampu mewujudkan akuntanbilitas public dan memenuhi ketentutan di pasar modal

Pasar Modal Indonesia memiliki tantangan dimasa depan.  Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.  Tantangan dari luar negeri adalah adanya perdagangan bebas dan perjanjian antar Negara yang sudah dimulai untuk menjalankan pasar bebas.

Dalam era perdagangan bebas yang dimulai pada tahun 2003 ini, Indonesia sepakat untuk masuk ke era pasar bebas tingkat ASEAN.  Pada tahun 2010 Indonesia masuk pasar bebas negara – negara anggota APEC.  Dengan begitu pasar modal Indonesia menghadapi pergeseran pola investasi dari semula melalui jalur official development assistance dan foreign direct investmenet ke pola portofolio.

Dari hal – hal tersebut diatas maka ada tantangan dan peluang bagi pasar modal Indonesia untuk berkembang secara efisien, sehingga akan menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor lokal maupun investor asing.  Pasar modal Indonesia harus mampu bersaing dengan pasar modal Negara lain.

Dari dalam negeri Indonesia memiliki empat tantangan utama yaitu :

  1. Masih sedikit partisipasi masyarakat yang bermain di pasar modal.
  2. Masih kurangnya likuiditas saham
  3. Kurang meratanya penyebaran saham di pasar domestic
  4. Rendahnya profesionalisme pihak yang terkait di pasar modal, mulai dari regulator, bursa efek, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, investor dan pihak – pihak lain yang terkait.

Salah satu instrument yang penting didalam pasar modal adalah adanya laporan keuangan dari perusahaan – perusahaan yang listed di bursa efek.  Laporan keuangan yang diberikan perusahaan – perusahaan yang listed di bursa efek dituntut untuk memiliki transparansi yang jelas untuk kepentingan pengguna laporan keuangan tersebut.

Ungkapan transparansi memiliki dua pengertian yaitu, sifat tembus dan kelembahan.  Jika dikaitkan dengan dunia akuntansi, transparansi adalah seberapa jauh pembaca laporan keuangan ataupun pihak – pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pelaporan keuangan suatu perusahaan mampu untuk membedah kandungan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.

Tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan seperti yang terdapat dalam SAK adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak – pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengguna laporan keuangan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pengguna internal dan eksternal.  Pengguna internal adalah manajemen perusahaan maupun karyawan.  Sementara pengguna eksternal adalah pihak kreditur dan para pemegang saham public yang tidak terlibat secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan operasional sehari – hari.

Perusahaan yang ingin menawarkan efeknya di pasar modal akan mengalami perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.  Perbedaan yang paling mendasar antara perusahaan public dengan perusahaan yang tidak go public dapat dilihat dibawah ini

No Aspek – aspek Perusahaan tidak go public Perusahaan go public
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

Minimum disclosure requirements 

Jumlah pemegang saham

Kewajiban menyampaikan laporan (regular maupun insidentil)

Pemisahan antara pemilik dan manajemen

Turn over pemilikan saham

Tindakan manajemen

 

Tidak mutlak 

Biasanya terbatas

Tidak mutlak

Bukan merupakan kebutuhan mendesak

Rendah

Tidak selalu jadi perhatian masyarakat

Mutlak ditaati 

Lebih dari 300 ornag

Mutlak

Merupakan kebutuhan

Tinggi

Menjadi perhatian masyarakat

Perusahaan yang go public memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat dan harus tunduk kepada peraturan – peraturan pasar modal yang pada umumnya sangat ketat.  Konsekuensi dari hal tersebut maka terdapat perhatian yang besar terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.  Hal diatas dapat menciptakan transparansi pelaporan keuangan terhadap perusahaan yang go public.

Transparansi terhadap laporan keuangan, merupakan salah satu bentuk perlindungan dari pemegang saham atau investor.  Berikut ini beberapa alasan tentang pentingnya perlindungan terhadap investor, yaitu :

  • Kesenjangan pemilikan saham, adanya perbedaan komposisi kepemilikian saham public dengan founder, sehingga membuat posisi pemegang saham public menjadi lemah
  • Akses terhadap informasi dan financial resoureces oleh pendiri.  Dimana pemegang saham public memiliki akses yang lebih lambat dibandingkan dengan pendiri perusahaan tersebut.

Dengan alasan – alasan tersebut diatas maka sangat diperlukan perlindungan terhadap investor.

Perusahaan go public dituntut adanya transparansi dan disclosure terhadap laporan keuangan.  Full disclosure terhadap laporan keuangan memiliki manfaat antara lain :

  1. memungkinkan peningkatan penerimaan Negara melalui praktik pelaporan yang sehat dan terbuka
  2. mempercepat perkembangan pasar modal
  3. mempermudah terjadinya flow of funds yang memang dibutuhkan oleh perekonomian Indonesia
  4. mempercepat terciptanya good management practices dan good coporate citizenship

Kedudukan Akuntan Publik di dalam Pasar Modal Indonesia

Untuk menciptakan  full disclosure didalam laporan keuangan emitten, maka dibutuhkan profesi penunjangan yang independens didalam memberikan opininya terhadap kewajaran laporan keuangan yang akan diberikan kepada public.  Profesi penunjang tersebut adalah akuntan public.

Profesi penunjang pasar modal telah diatur dalam UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.  Pasal 80 ayat 1(d) menyatakan :”Profesi penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran, wajib bertanggung jawab, baik sendiri –sendiri maupun bersama –sama atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”.

Lalu ayat 2, “Pihak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf d hanya tertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya”.  Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang pasar modal turut bertanggung  jawab dalam mengembangkan pasar modal.  Tanggung jawab utama dari profesi penunjang pasar modal adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan yang sifatnya terus – menerus.  Untuk melaksanakan tanggung  jawab tersebut, profesi penunjang pasar modal perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabahnya dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal yang berlaku

Dalam kaitan tersebut, independensi profesi penunjang pasar modal sangat penting.  Sehubungan dengan masalah keterbukaan yang harus dilakukan emiten, profesi penunjang pasar modal perlu mengembangkan keahlian untuk membantu calon emiten ataupun emiten dalam mempersiapkan prospectus dan laporan – laporan yang diwajibkan.  Semua informasi harus diungkapkan secara jelas sehingga mudah dimengerti masyarakat.

Salah satu profesi penunjang pasar modal adalah akuntan.  Dimana akuntan berperan dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas data yang disajikan dalam laporan keuangan.  Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

Dalam melakukan kegiatan, akuntan harus memperhatikan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim di pasar modal.

Dalam kaitannya dengan suatu penawaran umum, maka salah satu informasi terpenting yang dimuat dalam setiap pernyataan pendaftaran efek adalah laporan keuangan perusahaan.  Akuntan public memegang peranan kunci dalam menjamin kewajaran penyajian informasi keuangan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), akuntan tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, namun dia perkenankan untuk melakukan pemeriksaan atas dasar sampling.  Dengan demikian harus disadari bahwa laporan keuangan yang disajikan itu, akuntan hanya berperan di didalam memberikan pendapatnya yang menyatakan kewajaran dan buka kebenaran atas laporan keuangan.  Apabila terdapat kesalahan, maka hal ini terlebih dahulu perlu dikaji, apakah kesalahan itu merupakan tanggung jawab akuntan publik atau tidak.  Sepanjang akuntan publik telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang berlaku, maka akuntan publik yang bersangkutan tidak dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan tersebut.  Namun apabila dapat dibuktikan bahwa akuntan publik tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing, maka kalau terjadi kesalahan akuntan publik tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya.  Sebagai tambahan perlu disadari bahwa tanggung jawab akhir terhadap laporan keuangan tetap berada di tangan emiten.

Secara jelas bahwa UU No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur arah dan hubungan dari profesi auditor terhadap masyarakat Pasar Modal atas pemberian pernyataan pendapatnya

Pasal 90 secara jelas menyatakan : dalam kegiatan perdagangan Efek setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

  1. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun
  2. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain
  3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta materiil atau tidak mengungkapkan fakta yang materii, agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Good Corporate Government

Good corporate government bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Menurut I Putu Ary Suta, 2000 “Corporate governance refers to the set of rules applicable to the direction and control of a company” (Report on the Belgian Commission on corporate Governance).  Dari definisi ini terdapat dua aspek yang penting, yaitu :

1.         Secara internal adanya tuntutan kepada direksi, komisaris dan seluruh tatanan perusahaan untuk mensukseskan tercapainya good management practices.

2.         Secara eksternal adanya dukungan dari pihak luar yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti : pemegang saham, terutama controlling interest holders, kreditur, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Alasan diperlukannya GCG dilatarbelakangi oleh :

  1. Berkembangnya equity market, terutama di negara – negara maju mengharuskan bagi perusahaan dan pelaku pasar lain – lainnya untuk lebih transparan, fair dan terbuka dalam pembuatan keputusan perusahaan.
  2. Adanya kompetisi yang semakin tajam terhadap sumber – sumber kuangan yang dikelola oleh dana pensiun, asuransi, mutual funds, dan institusi – institusi keuangan lainnya.
  3. Semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat (stakeholders) baik langsung maupun tidak langsung, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, tenaga kerja, penggunaan dana masyarakat, pajak dan lain – lain, akan mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan GCG.
  4. Adanya keharusan dari pemerintah terutama yang terkait dengan regulated industry seperti pasar modal, perbankan dan industri – industri penting lainnya.

Didalam menerapkan dan menciptakan GCG di kehidupan perusahaan memerlukan beberapa landasan yang penting, antara lain :

  1. Didalam menerapkan GCG harus adanya accountability yang jelas bagi pengelola perusahaan.  Direksi dan komisaris yang menerima amanat dari RUPS harus melaksanakan dengan baik tanggung jawab tersebut.  Tanggung jawab tersebut mencakup operasi perusahan maupun tanggung jawab keuangan.  Hal ini memerlukan adanya aturan main yang jelas mengatur hak dan kewajiban setiap pengelola perusahaan.
  2. GCG memerlukan direksi yang independensi yang memadai terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan dari perusahaan secara keseluruhan.  Dimana harus dapat dipastikan bahwa direksi yang bekerja semata – mata untuk perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadinya.  Untuk tercipta independensi tersebut harus dihindari adanya conflict of interest.
  3. GCG memerlukan adanya penyebaran informasi yang diperlukan (full disclosure).  Informasi yang diperlukan oleh stakeholders meliputi informasi penting dan relevan termasuk informasi tentang operasi perusahaan dan informasi keuangan
  4. GCG memerlukan adanya audit committee untuk meningkatkan kualitas laporan dan objektivitas penilaian kinerja perusahaan. Audit ini harus dilakukan oleh pihak yang independen.

Mengingat kondisi perekonomian Indonesia belum pulih dari krisis ekonomi, maka masih diperlukan dana untuk membangun perekonomian Indonesia.  Oleh karena itu, didalam penerapan GCG harus dimulai dari kebutuhan pasar (market oriented).  Dimana pasar membutuhkan fairness dan transparansi, yang dituangkan dalam standar yang umum berlaku dan diterima dunia international.  Penerapan standar international di sini sangat berat, tetapi bagi perusahaan yang telah go public memiliki keharusan untuk melakukan transparansi didalam pengelolan perusahaan.

Menurut Robert A.D. Mongks dan Nell Minow dalam “Corporate Governance”, adalah pemegang saham, manajemen (dipimpin oleh chief executive officer) dan the boards of directors.  Selanjutnya untuk dapat melaksanakan CG dengan baik maka harus dipenuhi prinsip – prinsip dasarnya yang meliputi : transparansi, integritas, akuntabilitas, keadilan, dan responsibilitas. (media akuntansi No.7 2000)

Menurut Laporan Cadbury (1992), mencantumkan prinsip utama CG hanya terdiri dari keterbukaan, integritas dan akuntabilitas.  Sedangkan Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) menyatakan terdapat lima prinsip CG, yaitu : perlindungan terhadap hak – hak pemegang saham, perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholders dalam corporate governance, keterbukaan dan transparansi dan peranan board of directors dalam perusahaan.

Peran Akuntan Publik terhadap terciptanya GCG di Pasar Modal

Akuntan public memiliki peran yang sangat strategis dan penting didalam pasar modal.  Hal tersebut dapat dilihat dalam bagan proses GCG dalam perusahaan (Media Akuntansi No 7/Th.1.Maret 2000) sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Manajemen (SPM)

Akuntan Manajemen

Pelaksanaan

Laporan Manajemen

Manajemen Letter

Dewan Komisaris

KAP/BPKP

Pengawasan

Internal Auditor

Dari bagan tersebut diatas dapat dilihat beberapa langkah sebagai berikut :

a.       Akuntan manajemen mendisain konsep SPM

b.      Pelaksanaan SPM itu sendiri.  Apakah sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh akuntan manajemen? Pelaksanaan ini dilaporkan ke manajemen

c.       Akuntan manajemen membuat laporan manajemen yang mencerminkan pelaksanaan SPM

d.      Hasil laporan manajemen digunakan sebagai bahan pengawasan oleh internal auditor maupun eksternal auditor, seperti KAP (untuk perusahaan public) atau BPKP (BUMN).  Apabila ada kelemahan SPM dan atau pelaksanaannya maka KAP/BPKP akan membuat management letter yang disampaikan ke manajemen/direksi.

Posisi akuntan public sebagai pengawas dari laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja perusahaan, yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan stakeholder, atau apabila perusahaan tersebut akan listed di bursa efek Indonesia.   Dimana perusahaan yang akan go public harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam.  Oleh karena itu, akuntan public berperan sangat penting didalam mewujudkan good corporate governance di bursa efek, agar tercipta transparency dan accountability dari laporan keuangan yang di listed di bursa efek.

Kesimpulan

Pasar modal adalah sumber dana segar jangka panjang.  Keberadaan institusi ini tidak hanya sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia di dalam negeri maupun yang tersedia di luar negeri.

Profesi akuntan public secara khusus hanya sebagai profesi penunjang pasar modal. Profesi ini dibutuhkan karena public pasar modal menginginkan suatu profesi independent yang tidak memihak siapapun, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit dapat digunakan oleh pemegang saham atau pihak – pihak yang membutuhkan agar informasi yang didapatkan dari laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan akuntan public didalam mewujudkan good corporate governance hanya sebatas memberikan pendapatnya terhadap laporan keuangan hasil audit , dimana akuntan public akan memberikan audit report terhadap laporan keuangan tersebut.  Secara tidak langsung akuntan public ikut serta mewujudkan good corporate governance didalam pasar modal dengan mengedapankan transparansi dan full disclosure terhadap kinerja perusahaan tersebut, sehingga diharapkan laporan keuangan tersebut tidak mengandung informasi yang dapat menyesatkan penggunanya.

Didalam menerapkan dan menciptakan GCG di kehidupan perusahaan memerlukan beberapa landasan yang penting, antara lain :

  1. Didalam menerapkan GCG harus adanya accountability yang jelas bagi pengelola perusahaan
  2. GCG memerlukan direksi yang independensi yang memadai terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan dari perusahaan secara keseluruhan.
  3. GCG memerlukan adanya penyebaran informasi yang diperlukan (full disclosure).  Informasi yang diperlukan oleh stakeholders meliputi informasi penting dan relevan termasuk informasi tentang operasi perusahaan dan informasi keuangan
  4. GCG memerlukan adanya audit committee untuk meningkatkan kualitas laporan dan objektivitas penilaian kinerja perusahaan. Audit ini harus dilakukan oleh pihak yang independen

Daftar Pustaka

Media Akuntansi, No 7/Th.1/2000, hal 5

Media Akuntansi, No 17/Th.VII/2001. hal 2

Suta, Ary.IPG. Menuju Pasar Modal Modern, Cetakan Pertama. Jakarta :Yayasan Sad Satria Bhakti